Komisi III Minta Kapolri Tindak Tegas Ormas Anti Pancasila

18 Juli 2017 - 23:12:20 | 513 | PARLEMENTARIA

DL/18072017/JAKARTA

----- Komisi III DPR RI meminta Kepolisian RI (POLRI) untuk menindak tegas terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyebarluaskan ajaran-ajaran Anti Pancasila dan para pelaku hate speech yang mengganggu ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat.

Demikian menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengn Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI,  Trimedya Panjaitan, di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

“Komisi III DPR RI juga mendesak kembali Kapolri untuk melakukan evaluasi secara komprehensif sistem pendidikan dan pembinaan Polri pada semua tingkat pendidikan di institusi Polri,” kata Trimedya.

Hal itu, tambah politisi F-PDI Perjuangan itu, dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Polri guna mewujudkan Polri yang professional, humanis, bermoral, modern dan terpercaya. 

“Kemudian, Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri  dalam Pembentukan Densus Tipikor dengan anggaran dan  kewenangan khusus, dan diharapkan dapat terealisasi dalam satu tahun ke depan,” ujar politisi asal dapil Sumut itu.

Sebelumnya, dalam sesi pendalaman, sejumlah Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan sejumlah isu, seperti kasus terorisme, narkoba hingga pemblokiran Telegram. Salah satu isu yang juga ditanyakan adalah rencana pensiun dini Tito Karnavian. 

“Kami tergelitik isu opini di media, beredar bahwa saudara Tito berencana pensiun dini, kami mohon penjelasannya. Ini hoax atau apa?” kata Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. 

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding. Politisi F-Hanura itu menanyakan latar belakang pensiun dini yang sempat diutarakan Tito, karena menurutnya kehadiran Tito memberikan warna dalam kepolisian di Indonesia.

“Ada pensiun dini, apa yang melatarbelakangi atau saudara merasa ada tekanan dalam menjalankan tupoksi atau dalam hal apa? Sementara kehadiran saudara bisa memberikan satu warna,” kata politisi asal dapil Sulteng itu.

Menanggapi pertanyaan itu, Tito meelaskan bahwa wacana itu bermula saat dia ditanya oleh salah satu media televisi mengenai rencana ke depannya. Dari situ, ia mengaku memberi jawaban secara spontan dan natural.

“Spontan dan natural saja. Saya sampaikan bahwa hati kecil saya tidak ingin sampai selesai ditahun 2022. Tidak sehat untuk organisasi, itu membutuhkan penyegaran dan lain-lain. Kreativitas saya bisa menurun, saya bisa memberikan kesempatan kepada kapolri lain,” jelas Tito.

Mantan Kepala BNPT itu juga menambahkan maksudnya tersebut bukan berarti ia akan melanjutkan kariernya di bidang politik seperti yang diisukan selama ini. Ia menegaskan tak tertarik untuk terjun di bidang politik.

“Apakah Pak Tito ingin masuk ke politik? Kapolri saja sudah banyak musuhnya, saya tidak tertarik pada politik dan saya hanya tertarik di dunia pendidikan,” imbuhnya. (RYAN)