Munas Ke-4 ABP-PTSI Di Bali Ricuh

18 Juli 2017 - 22:21:33 | 378 | NASIONAL

DL/18072017/JAKARTA

---- Kabar tidak sedap berhembus dari Bali, dimana sedang berlangsung Musyawarah Nasional (Munas) IV Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) di Puri Sharon Bali, 16-18 Juli 2017.

Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Dr. (H.C.) Muhammad Jusuf Kalla, sebagai keynote speech, serta pengarahan dan penjelasan beberapa kebijakan Pendidikan Tinggi (Dikti).

Namun jalannya ternyata tidak mulus saat sampai pada inti dari Munas tersebut, dan ditengarai aka nada perpecahan yang serius dalam lembaga yang beranggotakan para praktisi pendidikan tinggi di negeri ini.

Adapun agenda inti dari kegiatan Munas kali ini adalah memilih Ketua Umum Periode 2017-2021. Pada prosesnya sidang ini diwarnai dengan Walk Out (WO) oleh sebagian peserta.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Edie Toet Hendratno, SH. MSi. sebagai guru besar di bidang Hukum terdapat beberapa alasan yang mendasari WO, yaitu Pelaksanaan Munas IV ABPPTSI sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Oleh karenanya secara substansial Munas ini tidak memenuhi azas legalitas .

Masalah keanggotaan dan kepesertaan Munas yang jelas-jelas melanggar AD/ART, walaupun akhirnya peserta sepakat untuk melanjutkan Munas secara musyawarah untuk mufakat. “Sebagai informasi, Munas hanya dihadiri sekitar 349 peserta dan banyak yayasan yang tidak terinformasi adanya kegiatan ini.” kata Edie. 

Edie menambahkan bahwa penerimaan ini tidak dihargai oleh pihak-pihak yang jelas-jelas tidak mengedepankan rasionalitas, sebagai organisasi para Intelektual akademisi, tanpa mendengarkan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas dan tidak terpuji, menyuarakan suara-suara melecehkan kepada sahabat-sahabat yang berbeda pendapat.

Kepemimpinan yang sudah tiga periode, lebih dari 12 tahun, tidak mampu membawa organisasi ini semakin baik, tetapi justru hanya mengedepankan kepentingan segolongan kecil dari sekian ribu yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan di Indonesia. 

Pertanggungjawaban berupa narasi beberapa lembar tanpa ada pertanggungjawaban keuangan sama sekali menunjukkan bahwa organisasi ini tidak dikelola sesuai prinsip-prinsip Good Governance.

“Cara-cara Ketua Sidang yang nyata-nyata tidak adil, tidak menghargai kesepakatan awal musyawarah untuk mufakat, dengan tidak memberi kesempatan yang cukup kepada sahabat-sahabat yang mempunyai pandangan yang berbeda. Jelas bahwa munas ini sudah direkayasa sedemikian rupa, tanpa mengedepankan azas-azas kepatutan berorganisasi.” Tambah Edie. 

Adanya ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Ketua Sidang jni juga yang menyebabkan Marzuki Alie PhD sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ikut meninggalkan Munas. 

Kedepan, sebagian besar peserta Munas bersepakat membentuk organisasi sejenis yang lebih mewakili kebutuhan yayasan perguruan tinggi swasta, lebih mangayomi perguruan tinggi swasta yang berjumlah hampir 4.000 yayasan dan lebih sesuai dengan tantangan perkembangan pendidikan tingkat Nasional dan Internasional. (RYAN)