Azwar : Masukan Bupati Menjadi Koreksi Intern DPRD

04 Desember 2013 - 10:18:09 | 324 | BERITA DAERAH

DL/03122013/SUKADANA

Akhirnya dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur, berikan jawaban atas permintaan bupati Erwin Arifin untuk pembahasan lima raperda inisiatif dewan. Jawaban DPRD disampaikan pada rapat paripurna yang digelar Selasa (03/12).

Sebagaimana pandangan fraksi-fraksi dan tanggapan bupati, dalam sidang paripurna tingkat I pada Senin (02/12) lalu,  di tahap II kali ini DPRD akan mengoreksi dan mengkaji kembali sesuai konsideran dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap lima raperda tersebut.

Adapun hal yang perlu penyesuaian ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai rujukan raperda untuk menjadi perda sebagaimana pendapat bupati, diantaranya raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan belum masuknya PP No. 47/2012 dan Pergub No. 30/2011 tentang pengelolaan CSR di Provinsi Lampung.

Kemudian, raperda tentang  perubahan atas peraturan daerah No. 3/2007 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa belum sesuai dengan UU No. 12/2011.

“Kami atas nama DPRD memberikan apresiasi terhadap pandangan umum bupati atas lima raperda inisiatif dewan. Padangan tersebut menjadi koreksi DPRD sebagai referensi dalam raperda yang akan dating.” ungkap  wakil ketua Azwar Hadi.

Ada beberapa raperda yang memang sebagai penambahan dan melengkapi subtansi dari perda yang sudah ada termasuk orientasi didalamnya, seperti raperda tentang pelayanan kesehatan. Aspek fungsi kepada masyarakat miskin pada pelayanan kesehatan dan aspek substansi dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dalam pemberdayaan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Dalam pembuatan raperda khususnya raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, cara membuat konstruksi (membangun) aturan berdasarkan kebutuhan hukum dimasyarakat yang belum ada rujukan khusus.

“Di dalam rujukan pembuatan raperda sudah tentu untuk memperkuat produk hukum di tingkat lokal, meski secara teknis masalah bantuan hukum ada pada penegak hukum. Akan tetapi dalam segi pengalokasian dan penetapan layak atau tidak layak pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum adalah menjadi domain pemerintah daerah,”ujar Azwar.

Secara keseluruhan apa yang menjadi pandangan umum bupati terhadap lima raperda inisiatif tersebut, patut diberikan apresiasi sebagai masukan dan koreksi di intern DPRD sendiri. Diharapkan kedepan bupati bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan atas raperda inisiatif selanjutnya menjadi perda. (RD-14)