DPRD Metro Minta Inspektorat Cepat Tangani Masalah BR

07 Juni 2017 - 02:12:00 | 783 | HUKUM & KRIMINALITAS

DL/07062017/Kota Metro

---- Terkait dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum pejabat Kabagkesra di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Metro, yaitu Broto yang digerebek oleh warga pada saat sedang berada di dalam kamar tempat tidur seorang wanita yang bukan isterinya beberapa waktu lalu, kini menjadi perbincangan dijajaran kepemerintahan kota itu.

Termasuk Ketua Komisi II DPRD Kota Metro, Tondi Nasution, pihaknya angkat bicara atas peristiwa memalukan dan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Metro yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) yang saat ini sangat menjadi viral di pemberitaan media sosial.

Tondi meminta kepada pihak Inspektorat Kota Metro agar dapat segera bekerja untuk menuntaskan persoalan BR yang secara otomatis telah menciderai visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Dan memberikan sanksi sesuai ketentuan jika benar terbukti bersalah.

“Prihatin mendengar kabar itu. Tetapi dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah, Komisi II minta Inspektorat untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi. Kalau memang terbukti bersalah ya harus ditindak tegas.” Kata Tondi.

Ini dimaksudkan supaya memberikan pelajaran bagi yang lainnya agar tidak pernah melakukan hal serupa. Lebih baik lagi jika terbukti benar yang bersangkutan dengan sendirinya dapat mengundurkan diri dari jabatan. “Sebagai bentuk tanggungjawab moral dan etika terhadap wali kota dan masyarakat Kota Metro,” tegas Tondi saat dihubungi melalui telepon selullernya, Senin 5 Juni  2017.

Sementara, melalui komunikasi telepon juga, Inspektur Kota Metro Jihad Helmi menerangkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan berkas terkait persoalan yang dilakukan BR. Kemudian materi tersebut akan dibahas tim disiplin ASN Kota Metro untuk menyimpulkan langkah selanjutnya terhadap BR.

“Hari ini tim kami sudah turun ke pihak kepolisian dan RT, RW, serta beberapa saksi di tempat kejadian untuk mengumpulkan semua data. Harapannya hari ini juga berkas bisa dikumpulkan. Kemudian dibahas bersama tim disiplin, terdiri dari Sekda, Asisten, dan Inspektorat. Hari ini juga kita sudah kirim surat panggilan untuk BR agar dapat hadir besok Selasa 6 JUni 2017,” jelas Jihad .

Hal senada juga diungkapkan oleh kepala badan kepegawaian pengembangan sumberdaya manusia (BKDSM) Herjuno. Menurutnya pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut setelah melalui proses tahapan seperti, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat.

Hasil pemeriksaan dari Inspektorat tersebut terpenuhi dan tidaknya oknum pejabat BR melakukan tindak asusila akan menjadi acuan bagi BKDSM untuk mentukan langkah-langkah.

“Temuan dari Inspektorat akan disampikan kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah mendisposisikan kepada kepala BKD untuk ditindaklanjuti. Namun demikian, jika Inspektorat belum mengambil kesimpulan pada kasus tersebut maka BKD belum dapat melakukan tindakan,” kata Herjuno.

Herjuno menambahkan, jika pihak Inspektorat belum dapat mengambil kesimpulan maka tindakan yang dapat dilakukan adalah rapat Tim penyelesaian kasus dan hasilnya akan dilaporkan  kepada walikota yang selanjutnya akan mengambil keputusan untuk menindak oknum pejabat ASN tersebut.

“Yang pasti kami akan memberikan sangsi sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Namun demikian kami masih harus melihat hasil pemeriksaan dari Inspektorat,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, BR yang merupakan pejabat di Pemkot Metro kedapatan bersama SM yang bukan muhrimnya saat warga Metro Utara melakukan penggerebekan, Sabtu 3 Juni 2017 dini hari, di rumah kontrakan di Jalan Tabuhan Gg. Mbetek, RT 05 RW 01, Kelurahan Banjarsari Metro Utara yang telah tiga bulan ini ditempati SM bersama suami dan kedua anaknya. (Igun)