Erwin : Korpri Harus Profesional dan Netral

03 Desember 2013 - 10:01:50 | 378 | BERITA DAERAH

DL/02122013/SUKADANA

Anggota korps pegawai Republik Indonesia (Korpri) harus mampu menjadi pelopor reformasi birokrasi, sekaligus bertindak professional dan netral dalam tugasnya. Ini bagian dari pengabdian seluruh anggota Korpri. Demikian disampaikan bupati Lampung Timur Erwin Arifin, Senin (02/12).

Erwin menyampaikan sambutan tertulis presiden RI dalam HUT Korpri ke-42 dalam upacara bendera di halaman kantor pemerintahan kabupaten Lampung Timur yang diikuti seluruh kepala dinas dan pegawai pemkab setempat.

Korpri juga satu unsur keberhasilan reformasi birokrasi dalam mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ini sejalan dengan tema HUT Korpri tahun ini, “Dengan Profesionalme dan Netralitas, Korpri Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk Menjaga Stabilitas Politik Dan Pertumbuhan Ekonomi Guna Kesejahteraan Masyarakat.”

Dalam PP no.42 tahun 2004 telah ditegaskan tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Inilah dasar bahwa anggota Korpri sebenarnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintahan. “Korpri juga harus mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat dan daerah, khususnya kabupaten Lampung Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” kata Erwin.

Saat ini pemerintah sedang menghadapi krisis ekonomi global yang berdampak pada kondisi anggaran pemerintah itu sendiri. Sehingga belum mampu untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan anggota Korpri. Oleh karenanya, Korpri dituntut untuk berpartisipasi memecahkan masalah kesejahteraan pegawai melalui usaha-usaha yang tidak membebani anggaran negara.

Harus diakui bahwa, Korpri menghadapi berbagai macam kendala yang harus diselesaikan, baik dari masih rendahnya solidaritas antar anggota, belum terciptanya rasa kebanggaan dan rasa memiliki, masih rendahnya tingkat kesejahteraan, masih rendahnya kinerja birokrasi karena belum sesuainya profesionalisme dan kompetensi,  dan belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggota serta belum berjalannya reward and punishment.

HUT Korpri ini satu momentum baik dalam pembenahan dan perlunya penguatan organisasi, tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi Korpri yang solid, kuat, dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif dan efisien sebagai abdi negara, abdi (rd-14)