Hendri CH: Pemred Wajib Berpredikat Utama

14 April 2017 - 21:56:12 | 68931 | NASIONAL

DL/14042017/Karawang

Dewan Pers segera mengeluarkan kebijakan baru tentang standarisasi pengelolaan media di seluruh tanah air.

Setiap pemimpin redaksi (Pemred) atau penanggung jawab media cetak, elektronik maupun siber harus wartawan yang menyandang sertifikasi Utama, lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Menurut Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun, kebijakan itu untuk menjaga kualitas pemberitaan suatu media agar tidak melenceng dari kode etik jurnalis.

“Dewan Pers segera menerapkan beberapa peraturan baru, diantaranya tentang standar kompetensi untuk jabatan Pemred dan penambahan mata uji kode etik,” kata Hendry pada acara Training of Trainer (TOT) Penguji dan dan Pemagang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Karawang, Jawa Barat, Jumat 14 April 2017.

Menurut Sekjen PWI Pusat itu, standarisasi kompetensi merupakan syarat utama agar setiap media bisa diverifikasi secara aktual oleh Dewan Pers.

Selain soal standar jabatan Pimred, Hendri juga menguraikan tentang masa berlaku KTA UKW setiap wartawan. “Bahwa masa berlaku kartu dan sertifikasi kompetensi wartawan lima tahun sekali,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan itu sangat penting untuk penyegaran profesi. Dan jenjang uji kompetensi dimulai dari muda, lalu madya, hingga tingkat utama.

Hedry juga menjelaskan, penambah mata uji tentang kode etik dalam UKW. “Etika sangat mendesak untuk diuji karena wartawan sering tidak memahami kode etik profesi,” pungkasnya. (red)