Andi : Lebih Baik Saldi Isra Mengkritisi DPR RI

12 Maret 2017 - 20:20:24 | 1728 | PARLEMENTARIA

DL/12032017/JAKARTA

---- Menanggapi pernyataan Pakar Ketatanegaraan, Zaldi Isra terkait DPD RI cakar-cakaran dalam kondisi kewenangan yang terbatas.

Anggota DPD RI,  Senator H. Andi Surya menyatakan bahwa sesungguhnya permasalahan Internal DPD RI ini sederhana saja. “Persoalannya adalah bandul politik republik ini ada di DPR RI, entah bagaimana bandul politik itu saat ini belum dapat berputar sebagaimana mestinya oleh karena kecenderungan DPR RI tidak ingin mengeksekusi Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penguatan DPD RI,” kata Andi.

Ini, lanjut Andi, dapat diterjemahkan bahwa DPR RI tidak menginginkan adanya dua matahari yang  seimbang dalam dunia legislasi di republik ini sebagai kekuatan check and balance.

Akibat bandul politik di DPR RI tidak bergerak, maka internal DPD RI berupaya mencari jalan keluar yang salah satu upaya tersebut adalah klausul Perubahan Tata Tertib Periodesasi Masa Jabatan Pimpinan dari 5 tahun menjadi 2.5 tahun.

Dengan harapan, jika terjadi perubahan pimpinan akan ada daya dorong penguatan DPD RI melalui sosok yang dianggap lebih baik dari Irman Gusman saat itu.

“Saldi Isra sebagai pakar Tata Negara silahkan saja mengamati apa yang terjadi di DPD RI. Namun, keliru jika kegaduhan di tubuh DPD RI dinilai karena saratnya kepentingan individu dan kelompok yang ada di DPD RI, terkait perebutan jabatan pimpinan dan masuknya kepentingan salah satu partai yang dianggap mengkooptasi anggota DPD RI,” ujar Senator H. Andi Surya kepada detiklampung. com,  Sabtu,  11 Maret 2017.

Sebetulnya adanya perebutan jabatan dan masuknya kepentingan Parpol di tubuh DPD RI hanyalah  dinamika sesaat menuju bangunan parlemen yang konstruktif dengan tujuan akhir adalah penguatan DPD RI.

“Fakta perebutan jabatan pimpinan adalah sebagai manifestasi keinginan Anggota DPD RI untuk memilih pemimpin DPD RI yang nantinya mampu merubah suasana menjadi lebih dinamis menuju penguatan dan masuknya kepentingan salah Parpol Hanura yang disambut baik sebagian anggota DPD RI lebih pada motif untuk menjadikan kekuatan parpol sebagai instrumen dalam upaya penguatan DPD RI,” tutur Andi Surya.

“Saya yakin jika DPR RI dapat mengeksekusi Keputusan MK terkait penguatan DPD RI akan menjadi jalan terbaik untuk kehidupan legislasi internal DPD RI, dan tentu menciptakan proses check and balance parlemen. Hal yang terpenting adalah bahwa energi DPD RI akan terkonsentrasi membahas persoalan - persoalan daerah yang tentu justru akan sinergi dengan tugas legislasi DPR RI dalam kaitan kebijakan Pemerintah Pusat," kata Andi.

Kondisi ini tentunya akan meredam konflik internal DPD RI karena masalah penguatan dapat dipenuhi. Namun, jika penguatan ini masih terkendala di DPR RI, maka upaya DPD RI mencari jalan penguatan akan terus berlangsung  yang dianggap oleh Saldi Isra sebagai cakar-cakaran.

“Oleh karenanya saya beranggapan akan lebih produktif jika Saldi Isra justru mengkritisi DPR RI dengan pertanyaan mengapa menyandera Keputusan MK dalam hal penguatan DPD RI. Upaya menjegal laju penguatan DPD RI sama dengan pengingkaran aspirasi rakyat dan juga lembaga yudikatif MK.” Tambahnya.

Sikap ini tidak baik untuk kehidupan masa depan demokrasi Indonesia dan menghambat proses pembangunan di Daerah yang menjadi fokus pengawasan DPD RI. (RYAN)