DPRD Metro Setujui 7 Raperda Usulan

10 Maret 2017 - 00:10:56 | 2175 | PARLEMENTARIA

DL/10032017/Kota Metro

---- Tujuh Fraksi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Metro menyetujui 7 Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan Walikota Metro, Ahmad Pairin, pada rapat Paripurna pembahasan tingkat I. Hal ini disampaikan oleh  ketua Fraksi Golkar Tondi Nasution, Rabu 8 Maret 2017.

Tondi menyampaikan beberapa hal sebagai masukan dan saran terkait raperda yang diusulkan, seperti pada raperda tentang pencabutan atas Perda kota Metro No 6 tahun 2006 tentang usulan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah kota Metro.

Hal tersebut menyangkut ditetapkannya UU No. 14 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang didalamnya mengatur mengenai pembagian urusan pemerintah daerah yakni urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum.

Perda kota Metro tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota Metro tidak lagi sesuai dan bertentangan dengan undang-undang.

“Fraksi pun sepakat dengan usulan Raperda tentang perubahan Raperda Kota Metro no. 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah. Berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-6307 tahun 2016 tentang pembatalan beberapa peraturan kota Metro No. 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum,” jelas Tondi.

Hal serupa juga pada usulan  peraturan daerah Kota Metro tentang perubahan atas Perda kota Metro No. 3 tahun 2012  tentang Retribusi Jasa Umum dan raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014  tentang Penataan dan Penataan Pergudangan.

“Karena telah diterbitkan Permendagri No. 09/M-DAG/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang telah mengatur ukuran gudang, maka pemerintah kota Metro perlu menyesuaikan perda terkait agar selaras dengan peraturan tersebut, sehingga Pemkot Metro bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan dan perkembangan dunia usaha dikota Metro,” katanya.

Lebih lanjut Tondi menyampaikan, Raperda pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Metropolis, raperda tentang perubahan atas perda kota Metro No. 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar dan Pertokoan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro No. 6 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pun disetujui ketujuh fraksi. Didasari dengan menyelaraskan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Seperti telah diterbitkanya Surat Edaran Direktorat Jendral perimbangan keuangan No. S-209/ PK.3/ 2016 tertanggal 9 September 2016 perihal pedoman penyusunan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Perda kota Metro No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi,” ungkapnya. (Igun)