Pemkot Metro Usulkan 7 Raperda Dalam Sidang Paripurna

08 Maret 2017 - 19:50:48 | 1647 | BERITA DAERAH

DL/08032017/Kota Metro

---- Pemerintah Kota Metro (Pemkot) Metro mengusulkan 7 rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota itu.

Hal tersebut disampaikan walikota Metro Ahmad Pairin, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I DPRD Kota Metro dalam rangka penyampaian 7 Raperda Kota Metro tahun 2017 di Ruang Sidang DPRD, Selasa 7 Maret 2017.  

Pihak Eksekutif mengusulkan Raperda Kota Metro tentang Pencabutan Atas Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro. Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

”Semua Raperda yang diusulkan ini penting. Jika sudah disahkan menjadi Perda, akan menjadi acuan dan payung hukum SKPD bekerja,” kata Pairin rapat.

Lalu, Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Perda kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tetang Retribusi Jasa Umum. Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.

Kemudian Raperda Kota Metro tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Metropolis. Raperda Kota Metro tentang Perubahan Atas Perda Kota Metro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pertokoan dan Raperda Kota Metro tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

”Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintah absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaan kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi,” jelasnya.

Kedua, lanjut Pairin,  urusan pemerintah konkruen, pengertiannya adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pada pelaksanaannya bisa diserahkan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota di daerah masing-masing.

 ”Terkait dengan hal tersebut dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015. Maka pada Perda Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemrintah daerah Kota Metro terdapat muatan dan substansi yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ungkapnya. (ADVERTORIAL/Igun)