Tondi: BOS Jangan Sampai Tumpang Tindih

23 Februari 2017 - 00:38:28 | 1200 | PENDIDIKAN

DL/22022017/Kota Metro

---- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Metro menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DPK) kota itu, Senin 20 Pebruari 2017, membahas terkait pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK) serta penggunaan anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS)  tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Pada kesempatan itu, pihak komisi II juga mempertanyakan struktur bidang dan program yang telah terbentuk pasca disahkannya Perda organisasi perangkat daerah (POD) serta meminta rincian kegunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Rencananya hearing ini akan kami laksanakan setiap dua minggu sekali, agar tidak miss komunikasi. Karena pendidikan ini sangat penting, jadi jangan hanya mengurusi pembangunan saja. Apa saja persoalan dinas, bidangnya apa saja, bertambah atau berkurang, program yang sudah berjalan dan  belum apa, ada persoalan apa tidak juga soal dana BOS jangan sampai terjadi tumpang tindih penggunaan dana BOS, karena Pemkot Metro telah menganggarkan Rp11 miliar untuk bantuan seragam siswa. Jadi dana BOS jangan digunakan lagi untuk bantuan seragam siswa, kecuali jika masih kurang, bisa ditambah menggunakan dana Bos itu,” jelas Tondi.

Tondi Nasution juga membenarkan jika pihak SMA meminta biaya perawatan komputer yang akan digunakan untuk UBK. Namun berdasar keterangan DPK biaya perawatan komputer itu diminta tanpa adanya paksaan.

“Dinas tadi bilang jika kabar itu benar, tetapi tidak ada paksaan jadi hanya diminta pengertiannya saja. Kalau menurut saya itu tidak ada masalah, tapi jangan terlalu juga. Walaupun SMA itu sekarang sudah ditarik Provinsi, kan masih berdiri di sini, gurunya orang Metro, muridnya juga. Jadi saya minta semangatnya menyukseskan UBK SMP ini,” kata Tondi.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Metro, Dewi Alina mengaku, perangkat komputer di SMP belum memadai untuk melaksanakan UBK, pada Mei mendatang. Pihaknya menjadwalkan, pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK)  sekolah menengah pertama (SMP) sederajat menggunakan fasilitas beberapa LAB komputer SMA di Kota Metro.

“UBK ini pertama kali dilaksanakan dan perangkat komputer di SMP belum memadai sehingga pelaksanaan UBK harus bergabung di SMA,” jelasnya.

Dewi menegaskan bahwa tidak ada pungutan bagi siswa SMP yang mengikuti UBK. Pada pelaksanaan UBK, DPK telah menyiapkan anggaran untuk perawatan komputer, makan dan minum panitia  seta sewa genset guna antisipasi bila terjadi pemadaman listrik.

“Kabar itu belum jelas kebenarannya, mungkin pihak SMA khawatir jika penggunaan komputer terlalu diforsir akan rusak. Kami pastikan persoalan itu tidak akan dibebankan pada siswa, jika ada kendala pada saat komputer sedang digunakan itu menjadi tanggung jawab dinas,” tegasnya. (Igun)