Henri Yosodiningrat: Pemilukada Tangungjawab Bersama

08 Oktober 2016 - 15:09:44 | 1542 | BERITA DAERAH

DL/08102016/BALIKBUKIT

---- Komisi II DPR RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam rangka sosialisasi dan tatap muka dengan stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Keagungan Pemkab Lambar  Selasa 4 Oktober 2016 itu, dihadiri oleh anggota komisi II DPR RI  Hi. KRH Henry Yosodingrat, S.H., anggota Bawaslu RI Ir. Nelson Simanjuntak,  Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoyriah, S.H.I, M.H., Bupati Lambar Drs. Hi.  Mukhlis  Basri, M.M., Ketua DPRD Lambar Edi Novial, S.Kom., Komisioner Panwas se Provinsi Lampung, Komisioner Panwas Kabupaten, Forkompinda, kepala SKPD, camat, lurah dan peratin, tokoh adat tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Dalam arahannya sekaligus membuka acara itu, ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, penanganan pelanggaran merupakan serangkaian proses yang meliputi termuan,  penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian, atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. 

“Peserta harus dapat memahami aturan yang berlaku karena kita ketahui bersama apa yang telah terjadi di kabupaten Lampung Barat ini atau dalam zona merah kita tingkatkan lagi pengawasannya agar nanti pada pemilihan nanti tidak akan terjadi hal yang sebelumnya terjadi. Nanti KPU akan menetapkan penetapan calon Bupati dan wakil Bupati dan untuk di Lambar hanya ada 2 calon nanti  KPU akan menetapkan masuk atau tidaknya calon tersebut dan ketika sudah di tetapkan kita semua harus tunduk dan patuh kepada peraturan yang berlaku,” ungkap Fatikhatul.

Dia mengajak agar peserta mengikuti sosialisasi tersebut,  dengan sama-sama belajar terkait apa saja yang disampaikan pemateri, karena menurutnya berjalannya pemilihan nanti merupakan tanggung jawab bersama.

”Pelanggaran yang meliputi tata cara, dan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan enyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.” Ujarnya.

Terlapor penyelenggara pemilihan peserta pemilihan pelaksana kampanye petugas kampanye peserta kampanye, tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam UU no 10/tahun 2016.

Sementara itu ketua Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak mengatakan, berdasarkan hukum UUD 1945 pasal 18 ayat 4 pasal 22e ayat 5. UU no 15 tahun 2011 tentang penyelegraan pemilu. UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan UU no 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedudukan atas UU no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penggantian UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang. 

“Strategi pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan cara pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah langkah, upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggran, kemudian strategi penindakan dilakukan dengan serangkaian proses penahanan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang untuk di tindaklanjuti,” terangnya.

Dalam kesempatan ini Henry Yosodiningrat mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat meningkatkan nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pilkada saja, melainkan merupakan tanggung jawab kita semua dalam hal ini Stakeholders dan masyarakat dituntut untuk berpartsipasi dalam mengawasi Pilkada.

“Hal ini agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  dan dapat terwujud pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia), Jujur dan Adil serta berkualitas,” harapnya.

Menurut dia, seperti diketahui bahwa Pilkada adalah merupakan hak dipilih dan hak untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan kompetisi politik selalu rentan dengan terjadinya pelanggaran. 

Dalam penyelenggaraan kontes demokrasi yang sarat dengan pelanggaran akan berpotensi terganggunya integritas baik terhadap proses maupun terhadap hasil dari kompetisi itu sendiri oleh karena itulah diperlukan pengawasan pada seluruh tahapan dan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pemilihan.

”Pilkada adalah merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih pemimpin melalui kontestasi demokrasi dalam rangka memenuhi hak politik rakyat, yang meliputi hak memilih,  hak dipilih, dan hak untuk mengawasi proses dan penyelenggaraan pemilihan yang rentan dengan terhadinya berbagai pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Mukhlis Basri dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Lambar kembali akan berlangsung pada tahun 2017. ”Ini suatu kehormatan Lambar dijadikan tuan rumah dalam rangka tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017,” ujarnya. (anton)