Proyek Diduga Jadi Bahan Bancakan, BPBP Di Demo

08 Oktober 2016 - 14:17:55 | 1674 | BERITA DAERAH

DL/081-2-16/Liwa

----- Puluhan orang yang tergabung dalam wadah kesatuan Kelompok Pemuda Anti Korupsi (Kelopak) Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pukul 10.00 Kamis 6 Oktober 2016. 
Dalam orasinya, Kelopak Lampung menyoroti realisasi beberapa kegiatan proyek di Kantor BPBD Lampung Barat tahun anggaran 2016 yang dalam pelaksanaannya dinilai sarat dengan berbagai penyimpangan dan diduga berbau KKN.

Beberapa kegiatan tersebut diantaranya:
1. Normalisasi Way Warkuk Hilir di kecamatan Sukau dengan nilai Rp849.454.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Satria Jaya.
2. Pembangunan Bronjong SMKN Way Tenong dengan nilai Rp.1.186.363,- yang dilaksanakan oleh CV. Flamboyan.
3. Pembangunan Pengaman Pantai Danau Ranau di Pekon Suka Banjar kecamatan Lumbok Seminung dengan nilai Rp.130.102.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sapta Parmacho.
4. Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran di kecamatan Gedung Surian dengan nilai Rp.424.373.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Geasil.
5. Normalisasi Way Haru di kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dengan nilai Rp.748.429.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Putra Sarana Konstruksi
6. Pembuatan Kanal Banjir Srimulyo di kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) dengan nilai Rp.1.538.282.000,- yang dilaksanakan oleh CV. Sai Liwa.

Dalam pelaksanaannya ke enam kegiatan itu diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang ada. Bahkan diduga kegiatan yang seyogyanya diharapkan dapat membantu kemaslahatan mayarakat justru beralih fungsi menjadi ajang bancakan (bagi-bagi) anggaran untuk oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi atau golongan.

Bukan hanya itu saja, adanya prihal dugaan fee proyek yang diberikan pihak rekanan kepada oknum pejabat BPBD Lambar semakin membuat realisasi kegiatan itu menjadi amburadul dan terkesan asal jadi.

Demikian disampaikan Haidir salah satu pengurus Kelopak Lampung mengatakan keprihatinannya. “Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung Barat untuk berani bersikap kritis dan peduli akan realisasi pembangunan yang digulirkan oleh pemkab Lambar. Agar pembangunan yang ada betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan tidak terkesan adanya pemborosan,” ujarnya.

Kepala BPBD Lambar, Maidar yang menerima demonstran di halaman kantor BPBD membantah semua dugaan yang disampaikan Kelopak Lampung.

Menurutnya semua kegiatan telah sesuai dengan prosedur yang ada dan sedang berjalan. “Dapat saya jelaskan bahwa kegiatan di BPBD telah melalui mekanisme yang ada, kita telah mengadakan lelang terbuka serta telah didapatkan pihak perusaan yang jadi pemenang. Dan beberapa kegiatan saat ini sedang berjalan.” Ungkap Maidar.
Pekerjaan saat ini baru 50 persen berjalan dan jika ada kerusakan atau kejanggalan pada pekerjaan itu merupakan tanggung jawab rekanan.

Merasa tidak puas dengan keterangan kepala BPBD Lambar, puluhan orang dari Kelopak Lampung inipun melanjutkan aksinya di depan gedung Kejaksaan Negeri Liwa.

Mereka menuntut kepada aparat penegak hukum agar dugaan penyimpangan dalan realisasi kegiatan di BPBD Lambar dapat diusut tuntas agar tercipta rasa keadilan di tengah masyarakat. (Anton)