Penyelenggaraan SPAM Di Kabupaten Lambar

03 September 2016 - 00:52:14 | 1404 | BERITA DAERAH

DL/03092016/Liwa

---- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang berkaitan dengan air minum.

Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, prasarana dan sarana sanitasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah.

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah setiap 5 tahun sekali melalui konsultasi publik.

Rencana induk pengembangan SPAM yang cakupan wilayah layanannya bersifat lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah Kabupaten/Kota terkait.

Jika bersifat lintas provinsi, maka ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lambar, bahwa Pengembangan SPAM Kabupaten Lampung Barat masuk dalam Visi dan Misi RPJMD Tahun 2012-2017.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lambar, Ir. Kholiq MP., sasaran dari SPAM tersebut beradasarkan kebutuhan sarana prasarana permukiman dan air bersih terpenuhi diiringi dengan terbentuknya lingkungan perumahan yang sehat dengan pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat.

“Arah pembangunan air bersih peningkatan produksi dan distribusi air bersih, sehingga sampai tahun 2025 setiap pusat wilayah kecamatan dan pusat-pusat perekonomian sudah dapat menikmati pelayanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau badan usaha lainnya. Target 2016-2020 adalah  90 persen pekon sudah terlayani SPAM,” Jelasnya.

Tujuan menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, serta pelayanan umum, dengan sasaran berupa meningkatnya kualitas infrastruktur sumberdaya air, meningkatnya cakupan pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar  pemukiman.

Berdasarkan Indikator Kinerja Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana air minum guna peningkatan jangkauan pelayanan. Target akhir periode RPJMD 107 desa/kelurahan, dengan cakupan pelayanan 67%  (baik pada kawasan perkotaan maupun perdesaan). (Anton)