X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Mukhlis: Dukung Program Tax Amnesty

  • dibaca 550 kali

    DL/26082016/Liwa

    ---- Mulai Juli 2016 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) kepada wajib pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

    Terkait dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bekerja sama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi melakukan sosialisasi program tersebut, di ruang rapat Kekharun Lambar, Kamis, 25 Agustus 2016.

    Sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Lampung Barat Drs. Mukhlis basri MM dihadiri Wakil Bupati Lambar Drs. Makmur Azhari, Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati dan diikuti para pengusaha di kabupaten setempat, kalangan perbankan, para kepala SKPD kabupaten setempat, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    Mukhlis Basri menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak, agar peran serta ini dapat terdistribusikan secara merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

    Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

    Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

    Pengampunan pajak untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak.

    Dengan terbitnya Undang-undang tentang pengampunan pajak harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum.

    Karena dari sisi pajak, adanya amnesti pajak maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN. Dengan kondisi APBN yang lebih baik, maka kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan.

    “Tidak hanya infrastruktur tetapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari satu sisi dengan adanya amnesti pajak tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan,” Ungkapnya.

    Mukhlis berharap nantinya ditemukan solusi terbaik dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan maupun penatausahaan pajak di Kabupaten Lambar. “Pengampunan pajak adalah program pemerintah yang wajib didukung oleh seluruh elemen masyarakat indonesia, termasuk masyarakat kabupaten Lambar, baik dari kalangan pejabat dan pimpinan, pegawai, petani, dan sebagainya. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pajak di kabupaten Lambar untuk mengikuti program pengampunan pajak, menyebarluaskan pada khalayak, serta ikut mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam menyukseskan program pengampunan pajak,” Tutupnya.

    Menurut kepala Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kotabumi, Verizal Suryadi SH, tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. “Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak akan memeroleh manfaat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian proses pemeriksaan, jaminan rahasia, serta pembebasan PPh terkait proses balik nama harta,” ujarnya.

    Menurutnya, aturan Tax Amnesty ibarat sebuah pengampunan atas kesalahan yang dilakukan para pengusaha terkait kewajiban pajak.

    “Saya mengajak seluruh pengusaha di Lambar manfaatkan kesempatan pemberlakuan ketentuan Tax Amnesty ini. Pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun. Karena itu,pengusaha harus ikut berperan aktif. Salah satunya dengan membayar pajak tepat waktu dan kalau sudah diampuni, sebaiknya bertobat dan segera kembali ke jalan yang benar dengan mendaftarkan diri dan tebus pajak yang tertunda,“ imbaunya.

    Dia menerangkan, wajib pajak yang akan mendapatkan Tax Amnesty meliputi beberapa kriteria, diantaranya harus menyampaikan SPT tahun terakhir serta beberapa surat persetujuan yang harus dilengkapi. “Pemberlakuan UU ini mulai diterapkan 1 Juli 2016  sampai 31 Maret  2017. Karena itu, momen seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pengusaha,” Katanya. (Anton)

  • Berita Terkait

  • Raker Sekdaprov Sinergikan Kemitraan Lembaga Pemerintah

    Dewan Sampaikan Duka Cita atas Pembunuhan Guru di Bandung

    DPR RI Gelar Pesta Rakyat

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar