DKD PWI Lampung Kecam Kekerasan Terhadap Pers

14 Agustus 2016 - 16:59:02 | 1377 | BERITA DAERAH

DL/14082016/Kotabumi

---- Arogansi aparat terhadap wartawan yang kembali terjadi di Lampung Utara menuai kecaman dari Dewan Kehormatan (DK) PWI provinsi Lampung. Ini terkait sikap yang dinilai arogan pengawal Bupati Lampung Utara terhadap wartawan TVRI Lampung Utara beberapa waktu lalu.

Juniadi, DK PWI Lampung menegaskan bahwa ancaman kepada pers itu merupakan bentuk arogansi pejabat publik yang tidak siap menerima era keterbukaan informasi publik.

“Pada era reformasi seperti ini pejabat publik harus siap memberikan informasi publik sebagai wujud dari good governance. Artinya, pejabat publik sebagai pengayom dan pelayan masyarakat harus mencerminkan sikap baik di hadapan semua orang, termasuk kepada pewarta.” Ujar Jun.

Selain itu mantan wartawan Lampost ini mengingatkan bahwa pewarta merupakan penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan di pemerintahan. “Seharusnya para pemangku kepentingan siap memberikan informasi secara transparan tentang berbagai program baik melalui media massa ataupun media sosial lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terseret kedalam konflik informasi yang mengarah pada masalah hukum,” jelasnya.

Pada era reformasi negara demokrasi seperti Indonesia saat ini, ada dorongan dari masyarakat yang menghendaki adanya tata pemerintahan yang baik dan transparan dalam pemerintahan.

Reformasi ikut membentuk kesadaran masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk menwujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih.

“Kami mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum pengawal kepala daerah tersebut. Karena tindakan tersebut telah menciderai pers, seharusnya para pejabat mengetahui apa yang harus dilakukan jika menjadi obyek pemberitaan. Ada hak-hak yang diberikan untuk meluruskan pemberitaan, bukan dengan cara kasar apa lagi pakai ancaman,” tegas Juniardi.

Sebelumnya telah diberitakan bahwa  wartawan TVRI Ardhi Yoehaba dilarang Andi pengawal Bupati Lampung Utara yang juga merupakan oknum anggota TNI.

Bahkan sang pengawal menantang Ardhi yang saat itu meminta izin untuk melakukan peliputan terkait pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Lampung Utara. (Zan)