Andi Surya: Lemdik Ciptakan Ketidakadilan Lulusan PT

14 Agustus 2016 - 14:35:16 | 189 | PENDIDIKAN

DL/13082016/JAKARTA

---- Maraknya keinginan Masyarakat agar Lembaga Pendidikan (Lemdik) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dibubarkan, untuk penghematan anggaran negara. Sekolah kedinasan sebagai bentuk ketidakadilan Neg­ara dalam mendorong pendidikan di Indonesia.

Padahal, seharusnya anggaran tersebut bisa lebih difokuskan pada Kemendikbud.­ Karena para lulusan dari Perguruan Tinggi baik Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS), yang su­dah kuliah dengan biaya mahal di Per­guruan Tinggi, setelah lulus kuliah sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Sementara, bagi mereka yang kuliah di Lemdik, seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Sekolah Tinggi Akun­tansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), sejak mulai masuk sampai keluar sudah dijamin oleh Negara.

Ada pendapat bahwa penerapan sistem pendi­dikan yang diterapkan oleh Lemdik di Kemendikbud itu se­cara tidak langsung membentuk sistem radikal dalam pendidikan Indonesia. Jika Lemdik tersebut dibubarkan maka akan menghemat Anggaran Negara.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota DPD RI, Senator Andi Surya, terkait keinginan Lemdik dibubarkan adalah pemikiran yang rasional.

“Lemdik-lemdik ini menciptakan pola pendidikan yang eksklusif dan cenderung bebas dari kaidah-kaidah Tri Dharma perguruan tinggi karena lebih mementingkan kebutuhan internal kedinasan," kata Senator DPD RI Perwakilan Prov. Lampung ini.

Selain dari pada pemborosan anggaran Negara, keberadaan Lemdik merupakan bentuk pengingkaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) terutama tentang perizinan maupun kurikulum.

“Banyak lemdik yang didirikan tidak bersandar pada perizinan Kemendikti, hanya berdasarkan keputusan pimpinan lembaga, padahal jika mengacu pada peraturan Kemendikti, dimana peraturan tersebut membuat lembaga perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak mudah,” tukasnya.

Selanjutnya, proses perekrutan pengajar juga tidak berdasarkan yang berlaku sebagaimana PTN dan PTS yang telah teruji kepasasitas maupun profesionalitas pengajar. “Kurikulum juga cenderung disusun secara sempit tidak mengacu pada pendekatan kurikulum nasional pendidikan tinggi,” tegasnya.

Sisi lain, Lemdik-lemdik ini membuat ketidakadilan bagi lulusan perguruan tinggi dalam menggapai kesempatan kerja karena lulusannya langsung diterima sementara lulusan PTN dan PTS harus berjuang mendapatkan pekerjaan, dan dari sudut keilmuan belum tentu lulusan lemdik lebih baik dari pada lulusan PTN dan PTS umumnya.

Keberadaan Perguruan Tinggi (PT) Kedinasan tersebut telah melanggar UUD 45 dimana warga negara berhak atas pendidikan yang adil serta hak warga negara untuk mendapatkan pendapatan secara adil.

PT Kedinasan tersebut pada waktu dulu mungkin masih relevan dimana belum banyak tersedia perguruan tinggi dengan bidang ilmu tertentu seperti STAN, IPDN dan lain-lain, sehingga Negara berinisiatif untuk mendirikan PT Kedinasan tersebut.

Namun, dengan berjalannya waktu sudah banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mendirikan Program-program Studi sejenis di Indonesia.

“Seharusnya PT Kedinasan tersebut dibubarkan saja, selain melanggar prinsip keadilan juga menghabiskan uang Negara serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara jenis-jenis Perguruan Tinggi di Indonesia,” ujarnya.

Jumlah PTS di Indonesia sudah terlalu banyak sekitar 4.000 lebih dan PTN jumlahnya juga semakin meningkat dengan penambahan PTN baru maupun PTS yang di PTN kan, dengan alasan tertentu yang juga tidak masuk akal.

“Pemerintah secara tidak langsung sudah memposisikan PTS bukan saja sebagai anak tiri, tapi lebih cocok dianggap sebagai anak pungut, yang hanya diperhatikan apabila diperlukan, dan tidak merepotkan tapi apabila sebaliknya anak pungut tersebut dibuang dan ditelantarkan sampai akhirnya mati sendiri,” ujarnya. (R YA N)