Harusnya Jumlah SMK Ditambah, Bukan Dikurangi

23 Juli 2016 - 16:39:49 | 696 | PENDIDIKAN

DL/23072016/Bandar Lampung

---- Walikota Bandarlampung Herman HN tetap kekeh untuk mengalih fungsikan gedung SMKN 9  Bandarlampung menjadi SMPN 32, meskipun hampir seluruh komponen masyarakat di Bandarlampung ini tidak setuju.

Herman bahkan mengatakan bahwa SMKN 9 belum memenuhi standard Kementerian pendidikan. Dan ini telah memicu polemik dari berbagai pihak, bahkan ada kesan mulai ada benturan dengan Gubernur Lampung.

Belum lama ini Herman dengan nada tinggi terus mempertahankan niatnya itu. “Untuk apa ngributin sekolah yang belum ada muridnya, tetapi karena politik sedang memanas ini, bagaimana saya diadu dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo,” kata Herman kepada wartawan dilingkungan DPRD kota Bandar Lampung, Selasa, 19 Juli 2016.

Padahal secara faktual, banyak pihak sudah mengetahui bahwa sekolah itu sudah mulai berkembang dan beberapa muridnya berprestasi di luar sekolah. Bahkan masyarakat sekitar gedung sekolah itupun menjadi saksi berkembangnya sekolah tersebut.

Menurutnya, Kepala daerah di Bumi Ruwa Jurai ini harus satu kesatuan dan M. Ridho Ficardo merupakan Gubernur dari masyarakat Lampung. Karena kemajuan provinsi Lampung didukung oleh pembangunan kabupaten/kota se- Bumi Ruwa Jurai.
“Jadi Kebersamaan, tidak ada dipisah-pisah. Negara Republik Indonesia ini mesti satu ya,” ujarnya.

Sementara mulai banyak pihak yang saat ini melibatkan diri dalam urusan SMKN 9 Bandarlampung ini dan mendukung keberlangsungan belajar mengajar di SMKN 9 di Susunan Baru- Bandarlampung itu.

SMK Ditambah, Bukan Dikurangi
Terpisah, Kherlani, yang dalam kapasitasnya sebagai masyarakat biasa, ketika dimintai pendapatnya soal kemelut SMKN 9 ini mengatakan bahwa ia sangat prihatin dan miris.

Dunia pendidikan masih banyak yang harus ditangani dan diurus secara baik dan benar, seharusnya dikesampingkan persoalan yang seperti SMKN 9 ini, karena persoalannya sudah jelas. “Saya tidak akan mengatasnamakan pihak apa dan pihak mana. Tapi coba telusuri saja, dari sekian banyak pakar, ahli pendidikan, kalangan politisi dan masyarakat dalam komentarnya di berbagai media, tidak satupun yang nadanya setuju SMKN 9 itu diganti dengan SMPN 32. Nah seharusnya ini dilihat sebagai dinamika yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Bandarlampung,” ujarnya kepada detiklampung.com, belum lama ini di Dekhapin Sport Kemiling.

Kherlani menegaskan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan masih banyak jalan untuk mengambil jalan keluar, asal tidak melulu dengan ego sentris saja. “Harus dikaji dari pertimbangan yuridis dan logika saja. Jangan ada yang memaksakan kehendak lah. Ratusan siswa yang sudah ada itu juga perlu mendapatkan pertimbangan khusus,” tambah Kherlani, yang sekali lagi meminta komentarnya ini sebagai pribadi anggota masyarakat.

Secara yuridis, penutupan SMKN 9 juga harus dilakukan prosedural, tidak cukup hanya dari pemerintah Kota lewat Dinas Pendidikan, tetapi juga harus melalui tingkatan yang benar.

Lalu soal logika, bahwa pendidikan di Indonesia, khususnya di Lampung harus disadari bahwa ada perbandingan yang harus dipertimbangkan juga. Perbandingan itu, jika di suatu daerah ada 10 Sekolah Dasar (SD), maka ketersediaan SMP nya hanya 7 unit, lalu SMA/SMK nya hanya 5.

“Perbandingan logika ini juga harus dipikirkan oleh para pengambil keputusan. Jika perbandingan itu masih dianggap kurang, seharusnya sekolah untuk tingkat SMA/SMK harus ditambah, bukan dikurangi,” kata Kherlani.

Dari perbandingan SMA dan SMK, pemerintah pusat juga memberikan perbandingan 60 persen untuk SMK dan 40 persen untuk SMA. Maka dari itu, sangat disayangkan jika SMK yang sudah ada malah ditutup dan dilebur ke SMK lainnya.

Sementara semakin lama, polemik semakin memanas. Dan melibatkan banyak pihak. Bahkan ini sudah menarik perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik Kota maupun Provinsi Lampung. (zai)