PPATS Harus Paham Hukum Pertanahan

16 Juni 2016 - 20:06:47 | 860 | BERITA DAERAH

DL/16062016/LAMBAR

---- Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Hi. Makmur Azhari MM membuka acara pelantikan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kabupaten Lampung Barat tahun 2016  di Aula Kangungan 15 Juni 2016.

Wabup didampingi Kepala Kantor Pertanahan Lambar dan Asisten I, Drs. Adi Utama. Hadir dalam acara itu Kepala SKPD se Lampung Barat. 

Makmur Azhari menyampaikan bahwa pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Disamping itu, juga mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah.

Oleh karena itu sebelum melaksanakan tugas jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah, maka seluruh Camat se-kabupaten Lampung Barat yang ditunjuk wajib mengucapkan sumpah dan janji sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.

“Untuk itu, pengambilan sumpah ini jangan hanya dipandang sebagai pemberian amanah dalam menegakkan supremasi hukum dibidang pertanahan saja, namun hendaknya Camat termotivasi untuk bekerja ekstra hati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugas pokoknya, utamanya dalam hal produk yang diterbitkan harus dapat menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah,” jelasnya.

Oleh karena itu, jangan sampai terjadi camat tidak mengetahui dan tidak mengikuti perkembangan yang ada, khususnya dibidang hukum pertanahan.

Camat juga harus tanggap membaca aspirasi masyarakat, sekaligus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengingat Camat merupakan pejabat pemerintah yang harus lebih mengetahui tentang kondisi wilayah kerjanya.

“Saya juga berpesan agar dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, PPATS tetap berpedoman pada ketentuan yang ada. Berikan pelayanan yang cepat, tanggap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan  Hi. Nazron BR,SH,MH., mengatakan bahwa pelantikan PPATS merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum Camat tersebut melaksanakan tugas jabatan ke PPATS-an.

Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT tersebut serta berkoordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten lambar, baik untuk cara pembuatan blanko, pengisian dan lain sebagainya.

“Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 5/SE/IV/2013 tentang pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah terkait dengan pelaksanaan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 91 UU No. 28 /2009 tersebut dinyatakan pejabat pembuatan akta tanah/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan Bukti Pembayaran pajak,” Jelasnya.

Selanjuntya kepala kantor pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak penyerahan bukti pembayaran pajak.

“Pemindahan Hak karena Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Hibah Wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, penunjukan pembeli dan lelang, pelaksanaan peraturan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap,” Ungkapnya.

Pemberian hak yang baru karena kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak, sedangkan obyek yang tidak dikarenakan BPHTB yakni obyek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

”Apabila bidang tanah tersebut sudah bersertifikat, maka harus melakukan pengecekan kebenaran sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lambar, jika bidang tanah tersebut belum bersertifikat maka harus meneliti kebenaran obyek dari bidang tanah tersebut,” tambahnya. (Anton)