Dua tahun Ridho-Bachtiar, Ini Hasilnya

13 Juni 2016 - 00:55:30 | 1451 | BERITA DAERAH

DL/13062016/Bandarlampung

---- Mengacu kepada Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2014-2019 fokus pembangunan di Provinsi Lampung yakni Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Selama 2 tahun kepemimpinan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri telah menunjukkan kemajuan yang positif antara lain ditengah trend penurunan pertumbuhan ekonomi global dan nasional pada 2015, Provinsi Lampung justru tumbuh sebesar 5,13 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4, 79 persen.

Demikian disampaikan Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat saat bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung Sumarju Saeni, Jumat 10 Juni 2016 di ruang kerjanya.

Angka inflasi pada 2014 sebesar 8, 06 persen menurun pada 2015 sebesar 4,65 persen. Surplus nilai perdagangan tahun 2014 sebesar 455,3 juta US Dolar meningkat menjadi 1.487,6 juta US Dolar. Distribusi Pendapatan (Index Gini Ratio) lebih membaik pada 2015 yakni sebesar 0, 33 dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 0,35.

Taufik menambahkan sesuatu yang membanggakan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan dari 14,35 persen pada th 2014 menurun menjadi 13,53 persen pada 2015. Sehingga naik peringkat di Sumatera dari posisi ke 3 ke peringkat 4 diatas Provinsi NAD, Bengkulu dan Sumsel.

Menurut Taufik total Fiskal Daerah Lampung tahun 2016 hanya sebesar Rp29 Triliun, itupun terdiri dari dana APBN yang berada di lembaga vertikal di Lampung, Dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.

Dengan kemampuan fiskal yang relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain sangat sulit bagi Lampung untuk mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu sangat diperlukan dukungan program strategis dari pemerintah pusat.

Upaya Dapat Dukungan Pusat

Sebagai salah satu upaya agar mendapat dukungan baik program maupun pembiayaan dari pemerintah pusat, telah tersusun tahapan skala prioritas program yaitu:

a. Pembangunan jalan tol dan konektivitas dengan jalan lintas Lampung.

b. Pengembangan Bandara Radin Inten dan Pekon Serai serta Bandara Untung Subroto sebagai bandara komersiil.

c. Kawasan Industri untuk memanfatkan jalan tol.

d. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pesisir Barat dan Lampung Selatan.

e. Pembangunan dermaga sungai di pantai timur terkoneksi debgan tol laut.

f. Pengembangan jalur perkeretaapian termasuk transportasi dari Bandara Radin Inten II ke Bandar Lampung.

Inisiasi Pemprov Lampung yang disetujui oleh Pemerintah Pusat antara lain:
Pembangunan jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar yang dibiayai oleh APBN dan BUMN diawali juga adanya inisiasi dan komitmen Pemprov Lampung untuk menfasilitasi proses pembebasan lahan,  ternyata lebih cepat yang diperkirakan dan sebagai contoh provinsi lainnya.

Peningkatan status Bandara Radin Inten II Sebagai bandara Internasional diperlukan perpanjangan landasan pacu seluas 125 ha dengan alokasi biaya APBD Provinsi Rp.47,05 Miliar pada tahun 2015 dan 43, 396M pada tahun 2016.

Bandara Pekon Serai di Pesisir Barat untuk mendukung kawasan wisata di Pesisir Barat pada tahun 2017 sudah dapat melayani penerbangan pesawat ATR dari Jakarta - Pekon Serai dan kota-kota lain di Sumatera.

Perpanjangan landasan pacunya menggunakan dana APBN Kemen Perhubungan. Sedang infrastruktur penunjang dan jalan masuk menuju lokasi bandara dibiayai melalui APBD Provinsi Lampung.

Masih menurut Taufik disampaikan bahwa kemampuan APBD Provinsi tahun 2016 sebesar Rp5,3 Triliun, namun yang dapat dialokasikan untuk pembangunan tidak lebih dari Rp.1,5 Triliun.

Dengan skala prioritas untuk perbaikan infrastruktur jalan dan infrasturtur pertanian (irigasi) oleh karena itu untuk mencapai percepatan infrastruktur tersebut sangat diperlukan dukungan dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2015 hampir Rp.1 Triliun untuk pembangunan/perbaikan jalan dan pada tahun 2016 sebesar Rp.600 M sehingga berhasil meningkatkan kondisi jalan mantap pada th 2015. Dan target 75 persen pada akhir 2016.

Pembangunan Berbagai Bidang

Sedang jaringan irigasi pada tahun 2016 melalui APBD Provinsi dialokasikan dana sebanyak 200 M dengan luas areal 16.640 Ha. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya target produksi Gabah Kering Giling (GKG) dari 3, 3 juta ton oada tahun 2014 menjadi 4, 3 juta ton pada tahun 2016 (kenaikan 1 Juta)

Dibidang Kesehatan telah dinyatakan bahwa derajat kesehatan penduduk Lampung semakin membaik yang dibuktikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2014 mencapai 69, 66 tahun sedang pada tahun 2015 menjadi 70 tahun.

Angka Kematian bayi (AKB) per 1000 lahir hidup dari 5, 94 tahun 2014 menjadi 4, 88 pada tahun 2015. Sedang Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2015 sebanyak 146/100. 000 keahiran hidup sedang Nasional 306/100. 000.  Prevalensi Balita kurang gizi pada tahun 2014 sebesar 18., 80 menurun 15, 64 pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga ditingkatkan yakni dengan operasional 2 unit mobil keliling (mobile clinic) untuk daerah yang mengalami kesulitan kesehatan juga penambahan 132 orang Dokter PTT.

RSU Abdoel Moeloek diharapkan sebagai rujukan terakhir pada tahun 2015 telah dibangun gedung Rawat Inap Pelayanan Kebidanan, Labiratorium, pengembangan ruang NICU sedang pada tahun 2016 disamping pembangunan juga rehabilitasi gedung Perawatan, Pelayanan Administrasi. Untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yakni dengan peningkatan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan yang memadai.

Dibidang Pendidikan juga mengalami peningkatan antara lain angka melek huruf pada tahun 2014 sebanyak 95, 60 persen pada tahun 2015 sebanyak 99, 88 persen. 

Rata rata lama sekolah pada tahun 2014 sebanyak 7, 48 menjadi 7,5 pada tahun 2015.  Program Lampung Mengajar sebagai salah satu upaya pemerataan tenaga pendidik khususnya didaerah  pinggiran.

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan dosen ITERA. Pada Tahun Ajaran 2015/2016 telah menerima mahasiswa melalui penerimaan mahasiswa baru baik SBMPTN maupun SNMPTN dengan jumlah mahasiswa sebanyak 200 orang.

Menurut Sumarju, pencapaian peningkatan dan perbaikan indikator sosial dan ekonomi tersebut merupakan hasil kerjasama dan keterpaduan program pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena sesungguhnya program Pemprov tidak dapat berdiri sendiri, namun harus didukung oleh Pemkab/kota juga tentu saja perlu dukungan dari Pemerintah Pusat. (Smj/R-01)