Nurdin: Awalnya Rencana Eka Mengalihkan Jadi SMPN 32

03 Juni 2016 - 14:18:53 | 1357 | PENDIDIKAN

 

DL/03062016/BandarLampung

---- Akar masalah reaksi yang kemudian membubung dalam rencana penutupan SMKN 9 Bandarlampung oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandarlampung belakangan ini adalah rencana dari Kepala Bidang Dikmen Disdik Kota, Eka Afriana yang disampaikan kepada Sekolah tanpa kompromi dengan komite sekolah.

Ketua Komite sekolah, Nurdin memaparkan hal ini saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Yandri Naser, ketua komisi 5 DPRD Provinsi Lampung.

Warning diberikan Eka untuk mengalihkan gedung sekolah SMKN 9 menjadi SMPN 32 tanpa melibatkan komite sekolah. Alasan yang dikemukakan Eka bahwa SMKN 9 belum terakreditasi dan belum pernah meluluskan siswa. Disamping itu SMKN9 masih menginduk ke SMKN 4 dan belum memiliki kelengkapan izin operasional.” Kata Nurdin.

Rencana penutupan SMKN 9 yang saat ini dipimpin Edi Harjito itu, muncul setelah ada pengalihan status bahwa SMA dan SMKN akan menginduk kepada dinas pendidikan Provinsi dan tak lagi di Kabupaten/Kota. Sebab selama masih dalam kekuasaan Dinas Pendidikan Kota, tidak ada terdengar soal ini.

Dihadapan Ketua Komisi Yandri Nazir, Wakil Ketua Khaidir Bujung jajaran pejabat dinas pendidikan (disdik) provinsi dan perwakilan sekolah beserta warga yang kebanyak orang tua wali siswa, Nurdin menjelaskan kronologi perjuangan mereka menentang penutupan sekolah itu.

“ Kami menghadap kepala Disdik pada tanggal 28 April 2016. Beliau menegaskan bahwa sekolah ini akan diubah jadi SMPN 32. Ini mengejutkan sekali. Karena kami nggak mau masalah ini liar, maka kami datang ke pak Sekda minta kejelasan. Jawabannya sama, itu bakal diubah katanya,” katanya di ruang rapat DPRD Provinsi, Kamis 2 Mei 2016.

Pada 16 Mei lalu, pihaknya mendapat informasi dari sejumlah sekolah bahwa SMKN 9 tidak diperbolehkan menerima PPDB tahun ini. Informasi ini membuat pihak sekolah semakin bingung dan meminta ketegasan dari Disdik Kota untuk memberikan warning tegas melalui surat resmi.

“Tapi Disdik nggak mau bikin surat resmi terkait ketegasan ini apa boleh buka PPDB atau tidak sementara tanggal 23 Mei PPDB biling mulai dibuka,” kata dia.

Pada hari yang sama, ternyata disdik memberikan surat keterangan home visit yang dutujukan kepada Plt Kepala SMKN 9 yang kala itu dijabat Cik Aprina. “Nah, itu artinya SMKN 9 masih boleh buka PPDB tahun ini karena kita dapat ID Card Home Visit Biling. Karena ketegasan dari disdik nggak ada, tanggal 23 Mei kemarin kami tetap berlakukan PPDB jalur biling,” jelas dia.

Namun, ternyata sikap sekolah mendapat respon tegas dari Disdik lantaran pada 24 Mei lalu, Eka Afriana dan sekretaris disdik (sekdik) Anisah mendatangi sekolah dan menanyakan alasan PPDB yang dibuka oleh SMKN 9.

“Kami tegaskan bahwa SMKN 9 memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan seri 69922153 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabanlitbang) Kemendikbud No.35/4/G4.KL/2009  tahun 2015 tentang NPSN. Bukan hanya itu saja, ke-283 siswa pun sudah menerima dana BOS.” Tambahnya.

“Tapi ini masih tak menggugah Disdik karena sehari setelahnya tanggal 25 Mei, bu Anisah datang ke sekolah dengan menyatakan bahwa Bu Cik Aprina nonjob. Nah tanggal 26 Meinya, Kadisdik Kota Suhendar Zuber yang menegaskan bahwa SMKN 9 tutup PPDB tahun ini, karena mau diubah ke SMPN 32,” jelasnya.

Simpangsiurnya informasi ini membuat pihaknya resah, disamping sesalkan sikap Disdik yang tidak memberikan kepastian atas nasib sekolah yang dibangun pada Agustus 2015 itu. Bahkan para warga pun menuntut agar aspirasi mereka tidak dikebiri karena harga dirinya pun bagian NKRI.
Merespon hal, ini Ketua Komisi V, Yandri Nazir menyesalkan pihak Disdik yang dinlai tidak tegas atas persoalan ini. Dirinya pun menyesalkan undangan DPRD terhadap Disdik Kota, Pemkot dan DPRD kota yang tidak diindahkan untuk membahas hal ini dalam RDP.

“Kalau begini kan belum ketemu titik terangnya. Pihak pemkot nggak ada yang satu pun yang datang. Jadi perlu kita hearing lagi minggu depan dengan Disdik, DPRD dan Pemkot supaya jelas,” kata dia.

Pihaknya pun berjanji akan segera meninjau lokasi SMKN 9 yang mendapat perlakuan keras dari warga setempat. “Kita mau cek lokasi karena dalam pertemuan warga dengan pak Gubernur beberapa waktu lalu warga sempat ancam akan ambil kembali lahan yang dihibahkan untuk Pemkot,” kata dia.

Bahkan dia menuding bahwa Disdik dan Pemkot tidak ikhlas dalam menerapkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pengalihan aset Pemkab/Pemkot ke Pemprov. “Jumlah SMK saja kurang di Bandarlampung. Kok ini malah mau dibubarkan, alasannya apa, kenapa nggak jelas begini,” kata dia.

Respon keras atas kasus SMKN 9 pun turut mendulang tudingan keras Wakil Ketua Komisi V Khaidir Bujung yang menyindir rakyat Bandarlampung salah memilih wakil rakyat yang duduk di kursi legislator.

“Ini kami iktikad baik, tapi nggak ada satupun yang datang. Sama-sama dari DPRD juga nggak ada. Bapak ibu yang salah pilih atau kami yang salah kasih pilihan nih pak, bu,” sindirnya.

Sindiran ini pun semakin menjadi saat dewan pendidikan memberikan saran harus ada komunikasi politik antara Pemkot dan Pemprov terkait rencana pembubaran SMKN 9. “Ini kan ada unsur politik jadi harus ada komunikasi politik antara Pemkot dengan Pemprov disamping pendampingan terhadap warga.

Senada diungkapkan Kepala disdikbud Lampung Hery Sulianto. Dia mengatakan pembangunan SMKN 9 nantinya akan tetap dilanjutkan oleh pemprov Lampung dalam program pembangunan 28 sekolah di 15 kabupaten/kota di Lampung.

“Jadi kami minta jangan ada pihak yang takut kalau SMKN 9 nggak terurus karena dalam rencana pembangunan 2017. SMKN 9 masuk dalam daftar pembangunan sekolah. Anak-anak bilingnya juga mau digratiskan biaya sekolahnya oleh pak Gubernur,” timpalnya.

Pada  kondisi lain, Wali Kota Bandarlampung Herman HN tegaskan jangan ada pihak yang semakin memperkeruh situasi. “Udah-udah lagi, jangan semakin diperkeruh situasinya. Udah nggak ada masalah,” ujarnya. (zai)