Ridho: Perlu Diserap Saran dan Kritik Pelaku Wisata

31 Mei 2016 - 23:27:45 | 964 | PARIWISATA

DL/31052016/Bandarlampung

---- Gubernur Lampung Ridho Ficardo menegaskan bahwa pemerintah perlu mendengar saran dan kritik dari para pelaku dan praktisi pariwisata. “Jika kita membangun sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Namun paling tidak mendapatkan saran dan kritiknya, agar tercapai tujuannya,” kata Ridho saat menjadi narasumber pada diskusi terbatas pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung, di Hotel Novotel, Selasa sore, 31 Mei 2016.

“Sinergi Pemerintah dengan pelaku sektor jasa pariwisata harus dieratkan. Karena apa yang dikerjakan pemerintah walau dalam kacamata pemerintah baik namun belum tentu sesuai dengan pandangan para pelaku wisata, karna para pelakulah yang lebih tahu mana yang terbaik. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, saran, masukan dari para pelaku pariwisata.” Kata Ridho.

Gubernur langsung menginstruksikan dalam waktu dekat kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat dengan asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan pariwisata, guna membahas detail rancangan dan kebijakan pariwisata Lampung.

Selain itu, Ridho berharap ada semacam pengkajian mengenai wisata alam di Lampung. Ia contohkan salah satunya mengenai Wisata Teluk Kiluan, berapa banyak wisatawan boleh berkeliling melihat lumba-lumba, berapa maksimum yang boleh melakukan diving ataupun snorkeling.

“Parameter-parameter penjagaan lingkungannya harus dilakukan semacam audit. Wisata alam harus berkesinambungan, jangan sampai over promote pula. Pariwisata harus berbasis lingkungan jika ingin suistan. Jangan sampai promo habis-habisan namun 5 tahun kemudian hancur.” Jelas Ridho.

Dijabarkannya, salah satu yang masih menjadi masalah baik dunia usaha dan industri, termasuk pariwisata dan perhotelan adalah masalah listrik. Ridho mengaku, pemprov sudah semaksimal mungkin mencarikan investor dan alternatif pemvangkit, guna mendukung pembangkit listrik yang sudah ada. Namun, Kapsistas Pemprov hanyalah membantu dan memberi saran, keputusan dan wewenang mutlak ada pada PLN.

“Handicap atau rintangannya adalah masalah energi listrik. Karena tidak ada secuil pun kewenangan Gubernur pada kebijakan listrik. Namun Pemerintah Lampung menginginkan Lampung mandiri energi, kita mencari investor dan peluang-peluang pembangkit alternatif untuk dikembangkan guna menunjang kemampuan listrik Lampung, namun keputusan terakhir ada di PLN. Karena RUPTL adalah keputusan PLN, Pemprov hanya bisa mengusulkan dan membantu. Kita tunggu hasil dan kebijakan PLN selanjutnya.” Ujarnya.

Selain itu, pembangunan yang masih terus dikejar adalah pembangunan infrastruktur. Menurut Ridho, Infrastruktur masih menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran. “Besar keinginan kita, ketimbang keadaan fiskal kita.” Kata Ridho.

Namun, hal itu tidak mengurangi semangat Pemprov untuk terus mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di poros-poros jalur wisata dan jalur startegis, sekaligus mencari investor-investor untuk mendukung kebijakan.

Dalam kaitannya pengembangan Pariwisata, ada banyak yang akan digulirkan di Lampung. Mulai dari Sail Krakatau, pembangunan Yacth Marina, Pengembangan Teluk Nipah dengan contoh Nusa Dua bekerjasama dengan ITDC, dan beberapa pembangunan lainnya, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dan pengembangan Bandara-bandara di Lampung dalam mendukung geliat pariwisata Lampung.

Khusus mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lampung, Ridho jelaskan sudah disetujui Kementrian Pariwisata, asalkan kawasan tersebut mencakup seluas 500 hektar. Namun Lampung hanya mampu secara anggaran 200 hektar. Untuk itu Pemprov terus berkordinasi dengan kementrian pariwisata, hingga Kementrian menjanjikan siap mencarikan investor untuk Lampung dalam pengembangan KEK.

Tentang event tahunan, seperti Festival Krakatau Ridho mengaku sudah bertemu salah satu EO besar, Diandra, milik Kompas Gramedia Grup. Akan dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki pengalaman yang sangat mempuni dalam menggelar iven besar.

“Saya bertemu dengan anak Jacob Utama, agar dia bisa menangani Festival Krakatau, agar bukan hanya menjadi iven tahunan, namun menjadi iven yang bisa membuat Lampung semakin dikenal.” Kata Ridho.

Pemprov juga menjalin komunikasi dengan produser dan sutradara-sutradara perfilman tanah air, salah satunya Rizal Mantovani. Direncanakan akan memasukkan Lampung ke dalam filmnya yang bercerita tentang travelling. “Siapa tau bisa seperti Laskar Pelangi di Belitung, atau film Julia Robert, Pray, Eat & Love di Bali. Gubernur Bali cerita efek film tersebut sangat luar biasa, Lampung akan coba ke arah sana.” Ungkap Ridho.

Diskusi tersebut dihadiri berbagai asosiasi pariwisata, mulai dari IHGMA, ASITA, PHRI, dan PHI. (RA)