DPRD Minta Pemisahan LKPJ dan Raperda

09 Mei 2016 - 20:07:28 | 2511 | BERITA DAERAH

 

DL/09052016/Kotabumi 

---- Demi tercapainya efesiensi dan efekvitas, pelaksanaan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  nomor 3 tahun 2007  tentang  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

PDRD Lampung Utara  meminta pemisahan jadwal penyampaian Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan Rancangan Peraturan Daerah tahun 2015 (Raperda).

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang dipimpin wakil ketua II M. Yusrizal bersama puluhan anggota dewan lainnya.

“Selain meminta pemisahan jadwal penyampaian LKPJ dan Raperda, pada rapat ini pihak Legislatif meminta tersusunnya scheadule proses pembahansan LKPJ Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, yang rencananya penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2015, akan diselenggarakan pada Selasa 10 Mei mendatang.” Ujar Sekretaris Dewan, Azwar Yazid kepada awak media.

Hal ini dilakukan juga atas pertimbangan bahwa antara LKPJ dengan Raperda memamg merupakan sesuatu yang berbeda, jika ditinjau dari dimensi waktu penyampaian, substansi dokumen maupun legalitas keputusan yang dihasilkan. 

Dimana waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, substansi LKPJ berupa hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan pemerintah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, keputusan yang dihasilkan berupa rekomendasi DPRD kepada Kapala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Sedangkan, waktu  penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 

Substansi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Legalitas keputusan yang dihasilkan berupa persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, antara Kepala Daerah dengan para wakil rakyat.” Jelas Azwar. (Zani)