Empat Komisi Setuju LKPJ Bupati Pesawran 2015

20 April 2016 - 20:50:14 | 351 | BERITA DAERAH


DL/2004016/PESAWARAN

--- Empat Komisi DPRD Pesawaran setuju atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pesawaran tahun anggaran 2015. Namun persetujuan ini ada berbagai catatannya.

Dari pemaparan Komisi 1, bahwa kinerja yang telah dilakukan mendapat apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, meski demikian di lapangan masih banyak kelemahan dan kekurangan mengimpletasikan kebijakan Pemerintah kabupaten, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan di beberapa SKPD.

Ada 5 catatan yang mendapat koreksi komisi 1 dan harus diperbaiki diantaranya bagian hukum yang bertanggung jawab terhadap terbitkan Perda, Perbup dan SK Bupati. Terkait dengan hal ini masih ditemukan jabatan Kepala Desa sudah habis, akan tetapu penggantinya belum ada, sehingga terjadi kekosongan.

Sedangkan untuk SKPD lain diantaranya Disdukcapil, yang menurut komisi ini pelayanan harus ditingkatkan termasuk pengawasan terhadap oknum yang melakukan penarikan biaya dalam pengurusan KTP maupun surat lainnya.

Secara keseluruhan SKPD belum mencerminkan capaian kinerja sebagaimana menjadi tolak ukur setiap kegiatan dan belum menggambarkan secara keseluruhan pencapaian target RPJMD secara berkesinambungan.

Rekomendasi Komisi II, selain sebagai wujud akutanbilitas pengelolaan dan penggunaan anggaran, LKPJ Bupati merupakan sarana untuk mengevaluasi target pencapaian kinerja program pembangunan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

Dari catatan komisi II, ada 12 SKPD mendapat  kritikan pedas. Salah satunya hal yang menjadi perhatian adalah maraknya minimarket waralaba di seluruh pelosok Bumi Andan Jejama, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Komisi II DPRD Pesawaran merekomendasikan agar segera dibuat regulasi yang jelas tentang Izin pendiriannya, kalau hal ini dibiarkan, maka yang akan menjadi korban adalah pengusaha kecil yang ada di daerah.

Hasil pembahasan komisi III, ada 10 catatan yang dibahas, meski demikian hanya 7 SKPD yang menurutnya masih mendapat catatan, diantaranya Bappeda yang masih banyak perencanaan program belum menyentuh harapan masyarakat.

Pada catatan lain, Dinas Pasar menjadi catatan penting komisi ini, pasalnya beberapa pasar belum tertata sebagaimana mestinya. Diantaranya  Pasar Padang Cermin dan Kedondong.

Untuk Satuan kerja Pekerjaan Umum, masih banyak ditemukan pekerjaan bangunan yang terkesan asal jadi. Demikian juga masalah aset Pemerintah yang dibangun miliaran rupiah diantaraanya taman yang berada di komplek Pemda harus mendapat perawatan yang baik.

Pada akhir pembahsan LKPJ Komisi IV, juga mencatat beberapa hal yang harus menjadi perhatiana Dinas Kesehatan. Pasalnya atas laporan masyarakat, beberapa Puskesmas baru melayani pasien pada pukul 10 pagi. Hal ini tentu harus diadakan jadwal piket. Masalah lainnya adalah kurangnya sanitasi dan public area dan menyangkut IPAL pada elemen kesehatan baik di RSUD maupun Puskesmas.

Sedangkan untuk catatan Dinas Pendidikan masih sangat banyak hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah, diantaranya selalu dilakukan monitoring penggunaan dana Bos, evaluasi dan monitoring terhadap K2 yang belum di SK kan serta memberi bantuan berupa kendaraan antar jemput di kepulauan, terutama Desa Legundi Kecamatan Punduh Pidada. (Hk)