Tiga Pekon Adukan Kecurangan Pilratin Ke DPRD

05 Maret 2016 - 02:19:24 | 956 | BERITA DAERAH

DL/05032016/Liwa

---- Pasca Pemilihan Peratin (pilpratin) Senin (29/2) menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya ada tiga Pekon dari tiga kecamatan ngeluruk ke Kantor DPRD Lambar untuk melaporkan sejumlah indikasi kesalahan yang dianggap fatal, Kamis, 3 Maret 2016.

Ketiga pekon tersebut yakni Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau, Pekon Kerang Kecamatan Batubrak dan Pekon Trimekarjaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Sejumlah warga yang datang tersebut diterima Ketua DPRD Edy Novial, Wakil Ketua 1 Sutikno Sekretaris DPRD Tri Wahyuni, Ketua Komisi A Yohansyah Akmal, Kepala BPMPP, Ibrahim Amin dan Kabid BPMPP Games Simanjuntak serta asisten 1 Gunawan Rasid, di Aula DPRD.

Ketua DPRD Lambar, Edy Novial mengatakan jika penghitungan suara merupakan muara dan klimak dari pilpratin, dan pihaknya  mendapat laporan dari tiga  pekon itu, yakni Pekon Trimekarjaya masalah penghitungan suara interpensi, pekon Serungkuk masalah panitia tidak interaktif dan Pekon Kerang ada warga KTP Bandarlampung ikut memilih.

“Semua permasalahan yang ada ini akan kita tampung dan ini memerlukan kajian bersama kita akan koordinasi dengan eksekutif seperti halnya ke BPMPP. Harapan dan aspirasi akan ditampung dan akan dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Sementara dalam pengaduan tersebut Calon Peratin Trimekarjaya BNS, Herman selaku calon no urut 2 mengatakan sepakat tiga calon mengadukan dan meminta petunjuk dan keadilan, dimana ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) pekon setempat ada di pilpratin tidak di minta menandatangani berita acara.

“Awalnya kita tidak terima atas hasil pemilihan karena ada 12 item permasalahan yang kita anggap dilanggar, salah satunya Ketua LHP tidak diikutsertakan dalam hal penandatanganan usai pemilihan tetapi  setelah hasil pemilihan baru dipanggil oleh pihak kecamatan memintanya menandatangani berita acara hasil pemilihan,” Tegasnya.

Pelaksanaan pilratin itu juga dianggap tidak sah karena tidak ada keterbukaan dan tidak adil dan jujur. “Yang kita sesalkan kita tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat, justru orang luar dari kepentingan dan berhak dalam pelaksanaan pilratin justru menjadi biangnya bahkan bisa memberhentikan penghitungan suara saat suara saya lebih unggul dari calon nomor urut 4,” keluhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga Ketua LHP Saparudin, merasa bingung kepada siapa mengadu atas kronologis kejadian dalam pilpratin tersebut. “Saya anggap pilpratin itu tidak sah karena saat saya ditekan oleh oknum kecamatan untuk menandatangani berkas berita acara itu sama sekali saksi belum ada yang tandatangan.“ungkapnya. (Anton)