DPRD Kota Metro Ancam Buat Pansus Perparkiran

23 Februari 2016 - 08:57:46 | 2808 | VoD

DPRD Ancam Bentuk Pansus Perparkiran

  • TwitterFacebookEmailPrintCompact2
     
     dibaca 100 kali

     

    DL/19022016/Kota Metro

    --- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Metro, mengancam akan membentuk Panitia Khusus  (Pansus) apabila  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) tidak transparan dalam pengelolaan perparkiran di kota itu. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Metro, Tondy Nasution  di ruang kerjanya, Jumat (19/2).

    Menurut  Tondy, sudah seringkali DPRD meminta kepada Dishubkominfo untuk memberikan daftar lokasi parkir kendaraan yang dikelola oleh Pemerintah. Namun pihak Dishubkominfo tidak pernah menggubris permintaan DPRD.

    Saat ini DPRD tengah mendesak Pemkot dalam hal ini Dishubkominfo untuk segera menyerahkan jumlah titik parkir beserta nama-nama jalan yang dipakai untuk lokasi parkir.

    “Kami akan evaluasi berapa jumlah lokasi parkir yang dikelola oleh Pemkot melalui Dishub. Setiap hearingselalu kita tanyakan, namun Dishub selalu berkilah dan tidak pernah transparan. Yang jelas bila semuanya transparan, maka PAD dari perparkiran akan jelas juga pemasukannya,” jelas Tondy.

    DPRD juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek secara langsung berapa titik perparkiran yang resmi terdaftar. Pasalnya menurut pengamatan DPRD, jumlah lokasi yang dijadikan lokasi parkir di wilayah Metro sangat banyak.

    Dan nantinya siapapun yang mengelola lokasi parkir harus terdaftar secara resmi, petugas parkir di lapangan harus memiliki SK, memakai seragam serta mengenakan KTA, hal ini dimaksudkan agar semuanya jelas dan dapat menciptakan situasi aman dan kondusif.

    “Bisa dilihat, tempat parkir sekarang sudah menjamur di mana-mana. Seperti di jalan samping kantor BRI Cabang, depan KFC Chandra Supermarket  itu kan memakai badan jalan untuk parkir. Ini tidak boleh dan harus ditertibkan. Saat ini kita juga tengah merevisi Perda tentang parkir umum, kalau yang parkir khusus sudah direvisi,” tegasnya.

    Sementara itu, menanggapi soal putusan MA yang mewajibkan kepada pengelola Parkir untuk mengganti kendaraan atau barang yang hilang di lokasi parkir pihak DPRD sangat setuju, pasalnya, setiap masyarakat atau siapa saja yang memarkirkan kendaraan itu dikenakan biaya parkir.

    “ Terlebih kita kan sudah bayar pada saat parkir kendaraan, saya sangat setuju jika pengelola parkir wajib mengganti kendaraan atau barang yang hilang diperparkiran yang dikenakan biaya, karena kita parkir itukan mau aman dan nyaman,”  ujarnya. (igun)