Pansus: 90 Persen Randis Pemkab Tak Bayar Pajak

27 Januari 2016 - 13:16:03 | 1544 | BERITA DAERAH

 

DL/27012016/PESAWARAN

---- Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Pesawaran yang dipimpin Sucipto akan memberikan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi Lampung untuk melakukan audit terhadap 188 kendaraan yang dikelola pemkab Pesawaran.

Ini diungkapkan Sucipto di ruang kerjanya Selasa (26/1). “Rekomendasi tentang audit aset pemkab Pesawaran kepada BPKP akan dilakukan saat paripurna, yang rencananya akan digelar Senin (1/2),” jelas Sucipto.

Kendaraan dinas (Randis) yang merupakan aset Pemkab yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya ada sebanyak 188 unit, dengan rincian, 181 kendaraan roda dua dan 7 kendaraan roda empat dan satu alat berat.

“Dari jumlah tersebut, sudah ada dua aset pemkab yang langsung direkomendasikan diaudit karena ada indikasi penggelapan, yakni motor New Megapro yang digunakan oleh Richard ketika menjabat di BPMPD, ditambah alat berat, eksavator yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP),” ungkapnya.

Pansus Aset DPRD Pesawaran, rencananya akan menggelar rapat internal untuk menjadwalkan pelaksanaan paripurna menindaklanjuti hasil kerja Pansus selama beberapa bulan terakhir tentang penataan seluruh aset baik yang bergerak maupun aset tidak bergerak.

Selain itu, Pansus akan menyinggung tentang pajak Randis yang lebih dari 90 persen pajaknya tidak dibayar oleh SKPD setempat, serta sejumlah aset tidak bergerak milik pemkab yang tidak memiliki papan nama dan tidak terawat.

“Kita juga akan sampaikan sejumlah tanah milik pemkab yang belum bersertifikat, termasuk alat berat yang tidak pernah dihadirkan selama tiga kali apel akbar randis lalu. Ini namanya membangkang perintah atasan, dan kita harap juga ini menjadi evaluasi bagi pemimpin Pesawaran, tentang tanggung jawab yang tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Pesawaran ini mengatakan, setelah rapat paripurna hasil Pansus aset tersebut digelar, maka secara otomatis tugas pansus aset akan berakhir. 

“Tugas Pansus aset akan selesai begitu paripurna selesai digelar, tapi fungsi pengawasan secara umum sebagai anggota DPRD masih terus kita laksanakan. Salah satu Tupoksi kita kan pengawasan, yang memang tugas melekat setiap anggota dewan. Dan kami siap mendampingi tim audit BPK jika nanti diperlukan untuk koordinasi,” tambahnya.

Sekitar 188 Randis Pemkab Pesawaran tidak dihadirkan saat apel akbar Randis tahap ketiga yang digelar beberapa waktu lalu. Pemkab setempatpun mengintruksikan agar sejumlah satker tersebut segera membuat berita acara terhadap sejumlah randis yang tidak dapat dihadirkan tersebut.

Berdasarkan instruksi yang ditandatangani Pj Bupati Pesawaran Paryanto, Apel Randis itu diperuntukkan bagi Randis yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2007 - 2015, APBN, pelimpahan dari Pemkab Lampung Selatan, pelimpahan Kementerian atau lembaga pusat serta Provinsi Lampung. (HK)