PJ Bupati Tegur Camat Gedung Tataan

15 Januari 2016 - 14:14:24 | 2835 | BERITA DAERAH


DL/15012016/PESAWARAN

--- Terkait lambannya mengambil langkah dalam rangka pergantian antar waktu (PAW) kepala desa yang ditugaskan kepadanya, berakibat teguran dari atasannya. Camat Gedung Tataan, Iqbal, mendapat surat teguran dari Penjabat (PJ) Bupati Pesawaran Paryanto, melalui Sekkab tertanggal 14 Januari 2016 No. 140/0120/IV.06/1/2016.

Ini ditegaskan Kepala Sub Bagian PMD Hery, Kamis (14/1) di Pesawaran. “Kami sudah memberitahu secara lisan kepada Desa Sukaraja, tapi hingga sampai saat ini belum dilaksanakan. Menurut informasi yang kami dapat, ketua BPD sibuk, sehingga tahapan PAW tertunda, tapi apakah ada hal yang lain kami tidak tahu,” jelasnya.

Isi surat teguran itu tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang diselenggarakan melalui Musyawarah Desa. Ini berdasarkan pasal 2 Ayat (2) huruf (b) agar Camat segera mengambil langkah mekanisme di selenggarakannya Musyawarah Desa Pasal 3 huruf a ayat (1 s/d 6) dan huruf b ayat (1 s/d 6) yang mempunyai tahapan yang mengacu pada peraturan yang berlaku.

Camat Gedung Tataan melalui telepon selulernya mengatakan bahwa akan segera meneruskan surat ke Desa dan akan segera memberi brifing aparat yang terkait dalam proses PAW. “Kewenangan ada pada panitia termasuk jadwal dan seleksi. Sedangkan mengenai jadwal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah belum terlambat,” jelasnya.

Iqbal mengatakan selain aparat Desa termasuk RT dan anggota BPD juga dalam pergantian antar waktu melibatkan masyarakat berbagai elemen diantaranya tokoh masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap melalui proses PAW.

Dari Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dalam pasal 2 (1), apabila masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 huruf b, c, d, f dan g, Bupati mengangkat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musdes.

Sedangkan dalam pasal 2 khusus untuk pelaksanaan pemilihan dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan. (HK)