Marsidi: Ini Surat Penting, Kenapa Tidak Dibaca

31 Desember 2015 - 23:44:15 | 992 | BERITA DAERAH

 

DL/31122015/Way Kanan

---- Ketua Badan Kehormatan DPRD Way Kanan, Marsidi Hasan, mempertanyakan surat dari kementerian Dalam Negeri RI berkaitan dengan legalitas rolling pejabat di lingkungan kabupaten Way Kanan. Bahkan dengan tidak dibacakannya surat tersebut di Sidang Paripurna juga menjadi pertanyaan tersendiri.

Marsidi mempertanyakan jawaban surat Kemendagri tertanggal 15 desember 2015 no.800/7222/Otda  terkait legalitas rolling pejabat yang dilakukan Pj Bupati Albar Hasan Tanjung di pemkab setempat untuk jilid pertama Oktober 2015. Tidak dibacakan di sidang paripurna.

Marsidi dengan lantang mengungkapkan hal tersebut didalam pandangan umumnya pada sidang paripurna tersebut. “Saudara ketua sidang kenapa ini ada surat masuk dari Kemendagri kok tidak dibacakan dalam sidang ini, padahal ini penting buat kita semua,” katanya.

Di tempat terpisah, sekretaris Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Way Kanan, Safarudin juga mengkritisi soal tindakan Pj Bupati Way Kanan melakukan rolling pejabat tanpa mengindahkan rekomendasi Kemendagri. “Dan kami meminta kepada DPRD Way Kanan memainkan perannya dengan baik dalam fungsi pengawasannya,” katanya.

Sementara itu Pj Bupati Way Kanan, Albar Hasan Tanjung kepada wartawan mengatakan bahwa roling yang dilakukan dimungkinkan untuk tujuan pembangunan. “Kalau pejabatnya sudah kuat dan mumpuni mungkin tidak perlu ada roling,” ungkapnya. (R-01/HR)