Setiap Pekerjaan Jasa Konstruksi Harus Terlindungi

30 Desember 2015 - 18:20:26 | 1620 | BERITA DAERAH

 

DL/30122015/Bandarlampung

---- Pemerintah Provinsi Lampung sangat peduli dengan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, terutama pada jenis perusahaan jasa konstruksi. Oleh karenanya telah menerbitkan surat edaran Gubernur Lampung No. 045.2/0566.a/05/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Pendaftaran Penyelenggaraan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Surat ini mewajibkan setiap penyelenggaraan konstruksi bidang pekerjaan umum, menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi. Diharapkan setiap tenaga kerja pekerjaan jasa konstruksi dapat terlindungi dari resiko. 

Dijelaskan Karo Humas dan Protokol Bayana, hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Adeham mewakili Gubernur selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi, Selasa (29/12) di Bandar Lampung. 

“Kemudian dalam setiap perjanjian kerja sama (kontrak) pengadaan barang  / jasa pemerintah wajib mensyaratkan jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Begitu pula penyedia barang / jasa (konstruksi / konsultasi barang / jasa lainnya) agar mewajibkan personil / tenaga kerja bidang konstruksi ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dengan cara mendaftarkan ke BPJS ketenagakerjaan wilayah Lampung I dan Lampung II,” kata Adeham pada Rapat Kerja Evaluasi Tahun 2015 dan menyusun rencana kerja Tahun 2016. Program Khusus Jasa Konstruksi se – wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.

Rapat bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi iuran jasa konstruksi tahun 2016, yakni dengan memberi masukan kepada setiap kabupaten/kota agar menerbitkan surat edaran pada setiap kegiatan proyek yang wajib untuk didaftarkan pada BPJS ketenaga kerjaan. Selanjutnya akan dituangkan dalam suatu rumusan oleh tim perumus yang ditunjuk.

Dalam kesempatan tersebut Asisten menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menyadari, Program BPJS Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pesertanya pada umumnya dan khususnya bagi PNS dan PTHL di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat Kerja yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung, 28 Desember 2015, ini juga mendengarkan laporan dari Azis Muslim selaku ketua Panitia.

Disampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanah UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Surat Edaran Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Lampung serta berdasarkan hasil evaluasi Pencapaian Iuran Program Jasa Konstruksi se – Wilayah Kerja Cabang Bandar Lampung.

Peserta  terdiri dari seluruh Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2015, Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota yang berada di wilayah kerja BJS ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung, LPJKD dan IALKI Provinsi Lampung. (R-01/fer)