Andi : Kebijakan Anggaran Negara Bisa Berubah

11 Oktober 2015 - 19:26:38 | 967 | PARLEMENTARIA

DL/11102015/Jakarta

--- Usulan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno untuk menambah setoran dividen dari sejumlah BUMN yang mencapai Rp.34 Triliun dalam RAPBN 2016 masih dipertanyakan.

Dan, diharapkan tidak ada tekanan dari Pemerintah kepada BUMN untuk memenuhi target dividen itu. Usulan tambahan dividen dari yang semula Rp.34,164 Triliun menjadi Rp.34,164 Triliun. Sedangkan, dalam memberikan setoran dividen kepada Negara, mestinya dilakukan setelah ada RUPS.

Senator DPD RI, Senator Dr. H. Andi Surya menilai dalam kebijakan Negara terutama terkait penganggaran bisa saja berubah, tergantung potensi perkembangan moneter dan fiskal.

"Dalam kaitan dengan perubahan target setoran deviden BUMN yang juga merupakan potensi penerimaan fiskal Negara tentu tidak diharamkan, terutama jika potensi mengarah pada pertumbuhan positif, dengan asumsi bahwa BUMN yang menyetor tersebut benar-benar dalam kondisi prima secara bisnis dan manajemen yaitu memiliki laba bersih yang bisa disetorkan kepada pemiliknya yaitu Negara," tuturnya kepada detiklampung.com, Sabtu (9/10).

Anggota Komite IV DPD RI ini mengatakan bahwa target setoran tidak bisa secara sepihak ditentukan oleh manajemen BUMN, oleh karena ada Kementerian yang mengkoordinasi BUMN-BUMN.

"Tentu Kementerian BUMN harus bisa memberikan arahan berdasarkan kinerja BUMN/PMN, terutama terkait potensi setoran dimaksud. Artinya Menteri BUMN harus memberi tekanan sebagai kewajiban BUMN untuk menyetor kepada Negara hasil laba bersih usahanya secara optimal, kecuali BUMN itu berkinerja buruk," tandasnya. (R y a n)