Masinton : Ada Konsepsi Desain Pemberantasan Korupsi

09 Oktober 2015 - 23:52:56 | 1701 | PARLEMENTARIA

DL/09102015/Jakarta

---- Revisi RUU KPK yang akan dilakukan oleh DPR RI, mulai menuai kritik dan saran dari berbagai kalangan. Dan, dari berbagai pendapat cenderung mengatakan bahwa Revisi 7 pasal dalam RUU KPK merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga rasuah tersebut.

Ke tujuh pasal yang direvisi dari RUU KPK, antara lain,
1. KPK hanya berusia 12 tahun
2. KPK tidak menangani kasus di bawah Rp 50 M
3. KPK bisa mengeluarkan SP3
4. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri
5. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK
6. KPK Tanpa Kewenangan Penuntutan
7. KPK Fokus di Pencegahan Korupsi

“Pembahasan isu Revisi UU KPK ini, dia sampai kapanpun akan ada yang menolak. Mau kapanpun, dia (Revisi UU KPK) pasti sensitif dan kontroversi. Tapi bagi saya, isu sensistif ini penting dalam konteks ketata negaraan dan tata pondasi hukum,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/10). 

Politisi PDIP ini merupakan salah satu inisiator Revisi UU KPK ini menyebut ada konsepsi besar pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, penolakan yang disampaikan juga harus sesuai dengan konsepsi tersebut. 

"Jadi yang menolak itu harus ada konsepsi pembahasan ini dalam desain pemberantasan korupsi," tukasnya. (R y a n)