X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      MOHON MAAF SELAMA SEPEKAN, KAMI TIDAK DAPAT DIAKSES KARENA SEDANG ADA PERBAIKAN. NAMUN SAAT INI SUDA      

Dwie Aroem: Saatnya Hentikan Budaya Wani Piro

  • dibaca 7149 kali

    DL/09102015/Jakarta

    ----- Dinamika pemilu di tanah air cenderung berkembang tidak sehat, terutama ketika terjadi interaksi kandidat dengan para pemilih. Sulit menyimpulkan siapa yang memulai tetapi budaya wani piro telah membuat banyak pihak akhirnya terjebak dalam praktek politik uang yang mengakibatkan high cost politik dan menyuburkan korupsi.

    “Masalahnya sekarang tidak sederhana, apa yang dilalui kandidat di lapangan, yang harus berjibaku di bawah, face to face dengan masyarakat. Ini terjadi baik di pilkada, pileg, pilpres yang kita temui di lapangan ya itu, wani piro. Pemilu sudah tersistem seperti itu wani piro, ini yang harus kita perbaiki sekarang,” kata anggota delegasi DPR Dwie Aroem Hadiati pada Sidang Umum keenam GOPAC di Yogyakarta, Rabu (7/10).

    Baginya budaya wani piro — berani bayar berapa, pada akhirnya sudah menjangkiti mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai ke atas. Ia mengaku harus berbesar hati ketika tudingan itu kemudian lebih banyak mengarah ke politisi, baik oleh media maupun publik.

    Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen — BKSAP DPR ini kemudian mengajak segenap pihak untuk bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Sebagai politisi menurutnya ia akan berupaya meng-golkan aturan perundang-undangan untuk mendukung aspek pecegahan. Sementara dari aspek penindakan ia meminta aparat hukum harus lebih tegas bersikap.

    Dalam sesi diskusi dengan tema The High Cost of Institutionalizing Democracy, Dwie Aroem dan sejumlah anggota parlemen dari 74 negara saling berbagi pemikiran tentang korupsi sebagai akibat dari politik biaya tinggi yang terjadi tidak hanya di Indonesia.

    Anggota delegasi Parlemen Timor Leste, Maria De Lurdes Bessa mengatakan salah satu solusi yang dinilainya cukup efektif untuk meredam high cost politic adalah membiayai kampanye dengan anggaran negara. Dengan kebijakan itu ia mengaku tidak terlalu terbebani secara finansial saat menyampaikan program politik yang akan diusungnya kepada masyarakat.

    “Saat kampanye saya merasa terbantu karena sebagian anggaran telah dibiayai negara, saya fokus bagaimana menyampaikan program politik yang akan saya usung kepada konstituen. Kesadaran politik masyarakat di Timor Leste juga masih baik, partisipasi dalam pemilu di atas 80 persen,” ujar dia. (R y a n)

  • Berita Terkait

  • DPC Hanura Metro Laporkan Panwas Ke Gakkumdu

    Peserta Secata Jangan Tertipu Oknum Tak Bertanggungjawab

    Hamartoni: Tingkatkan Pelayanan Publik

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar