Irman: Kesenjangan Pembangunan Tak Boleh Terjadi

07 Oktober 2015 - 01:49:51 | 1015 | PARLEMENTARIA

DL/07102015/Jakarta

---- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-11 pada hari ini (1/10). Sebagai sebuah lembaga yang dilahirkan oleh reformasi, DPD RI akan selalu berjuang untuk membangun Bangsa dan Negara melalui pembangunan yang merata di seluruh Daerah.

Pembangunan Daerah yang merata menjadi tujuan dari DPD RI melalui perwujudan aspirasi Daerah dan seluruh rakyat , dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi yakni menjaga keutuhan NKRI melalui perwujudan masyarakat dan bangsa yang makmur, adil, dan sejahtera.

Dalam perayaan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dan para Senator DPD RI lainnya, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan bahwa DPD RI lahir pada saat sebagian besar Daerah bergejolak dikarenakan pembangunan yang tidak merata, dan hanya terpusat di satu daerah saja. “Pembangunan hanya terjadi di pusat, pembangunan di daerah cukup tertinggal dan tidak merata. Daerah hanya menjadi subordinat dari pusat, sehingga menjadi kurang terperhatikan dalam pembangunannya,” kata Senator DPD RI Perwakilan Prov. Sumatera Barat.

Dan, DPD RI lahir dan berkembang dengan melihat pembangunan dari sudut pandang yang berbeda dari Pemerintah. DPD RI menjadi sebuah lembaga yang berorientasi pada pembangunan di Daerah untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. DPD RI menempatkan Daerah pada tingkatan yang sejajar dengan skala Nasional atau Negara, sehingga pembangunan tidak hanya secara nasional, tetapi juga lebih diprioritaskan pada pembangunan di daerah yang merata.

“Kami ingin kesenjangan pembangunan itu tidak boleh hadir di indonesia. DPD RI kedepannya harus selalu berupaya untuk membangun bangsa, dan insyaallah akan dirasakan oleh rakyat kita kedepannya,” tegasnya.

Dalam perjalanannya di tahun ke-11 ini, DPD RI telah menghasilkan berbagai keputusan dan RUU yang mendasarkan pada kesejahteraan bangsa Indonesia. DPD RI telah menghasilkan 518 buah keputusan yang terdiri dari 57 buah usul Rancangan Undang-Undang (RUU), 237 buah pandangan dan pendapat, 18 buah pertimbangan, 58 buah pertimbangan terkait anggaran, 148 buah hasil pengawasan, dan 6 buah usulan Prolegnas.

Khusus di bidang legislasi, dari seluruh RUU yang diusulkan DPD dalam sebelas tahun ini, sebanyak 25 RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah.

Salah satunya, RUU tentang Kelautan yang telah disahkan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, patut dicatat sebagai RUU inisiatif pertama yang murni berasal dari DPD dan dibahas secara tripartit bersama DPR dan Pemerintah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi 27 Maret 2013 yang telah mengembalikan dan memulihkan hak-hak konstitusional DPD di bidang legislasi dan Prolegnas sesuai dengan UUD 1945.

Meningkatnya kinerja DPD di bidang legislasi dan Prolegnas tersebut dapat dibuktikan dengan makin meningkatkan jumlah RUU yang yang dihasilkan oleh PPUU maupun Komite yang ada di DPD RI.

Dari 160 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, sebanyak 52 RUU atau 32 persen subsatansi dan meterinya sesuai dengan usul DPD RI.

Sementara, khusus dari 37 RUU yang masuk Prolegnas 2015, sebanyak 12 RUU atau 32,5 persen substansi dan materinya sesuai dengan usul DPD RI. Bahkan, dua di antara RUU yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2015,  yaitu RUU Wawasan Nusantara dan RUU Tentang Perkoperasian, sepenuhnya merupakan RUU inisiatif DPD.

Sebagai sebuah lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Daerah di seluruh Indonesia, DPD RI akan selalu bertekad memperjuangkan pembangunan Daerah dan menciptakan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Anggota DPD RI selalu mengawal mengenai seluruh perkembangan yang terjadi di Daerahnya, bersama Alat Kelengkapan Dewan, Komite-komite, DPD RI akan selalu membahas mengenai permasalahan perkembangan pembangunan di Indonesia. (R y a n)