Anang : Pemerintah Harus Kaji Toko Pertanian

02 Oktober 2015 - 00:54:50 | 1836 | PARLEMENTARIA

DL/02102015/Jakarta

--- Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjelaskan konsep “Toko Pertanian” yang akan dibangun di sentra-sentra perdagangan diberbagai Daerah melalui kerjasama dengan stakeholder terkait antara lain, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kelompok Tani, dan untuk pendampingannya melibatkan para Mahasiswa Pertanian dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dan, keberadaan "Toko Pertanian" ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk memutus mata rantai suplai berbagai produk pertanian yang sangat panjang, mulai dari tingkat petani hingga konsumen, sehingga berdampak pada tingginya harga jual produk pangan di masyarakat, terutama saat terjadi kelangkaan pasokan.

Kehadiran "Toko Pertanian" tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas "cold storage" kapasitas besar untuk menampung pasokan produk-produk holtikultura dan bahan pangan lainnya sehingga gejolak harga bisa dikendalikan dengan adanya manajemen stok yang baik.

"Gagasan yang baik dari Pemerintah dengan menghadirkan " Toko Pertanian " yang terpadu, yang tidak saja menjual kebutuhan petani, tetapi juga membeli dan menampung hasil pertanian, hal ini sesuatu yang sangat baik," kata Anggota DPD RI, Senator Ir. Anang Prihantoro di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (30/9).

Namun, yang perlu diingat oleh Pemerintah harus memperhatikan  keberadaan para pelaku usaha yang sudah ada terlebih dahulu menjual kebutuhan petani dan hasil dari petanian selama ini, juga patut diperhatikan.

Sementara, sebelum kebijakan Pemerintah ini diluncurkan menjadi suatu program, hendaknya Pemerintah melakukan kajian, simulasi dan uji coba terlebih dahulu, jangan sampai kehadiran "Toko Pertanian" nanti dapat merugikan masyarakat yang sudah berkecimpung atau menjadi pelaku usaha di bidang tersebut," tukasnya.

"Sebagai Anggota DPD RI, saya berharap jangan sampai program Pemerintah dengan tujuan yang baik ini, kemudian menjadi sebuah proyek bagi-bagi," tutur Senator Caping Gunung.

Senator DPD RI Dapil Provinsi Lampung ini menilai bahwa yang terpenting adalah Pemerintah Pusat melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para petani dan SDM para penyuluh, ini merupakan pekerjaan rumah yang besar.

"Paling tidak dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun terakhir, Pemerintah sudah mengabaikan masalah ini, bahkan sejak diberlakukan Otonomi Daerah, masalah tersebut juga tidak diperhatikan. Pemerintah Pusat harus segera mengambil langkah konkrit untuk meningkatkan SDM mereka, sehingga kita mampu bersaing dengan Negara lain, terutama menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, pada akhir tahun ini," tegasnya. (R y a n)