Baleg DPR RI Akan Revisi UU Pemda

30 September 2015 - 01:26:20 | 977 | PARLEMENTARIA

DL/29092015/Jakarta

---- Dalam rangka pemantauan dan pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan memantau dan meninjau ke Provinsi D.I Aceh, D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Timur.

Dan, ternyata pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tumpang tindih (overlapping) dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda.

"Dari hasil pemantauan dan peninjauan di ketiga Daerah tersebut, ternyata pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 berbenturan dengan UU No.23 Tahun 2014. Pada UU No.23 Tahun 2014 fungsi DPRD Prov maupun DPRD Kab/Kota sangat dibatasi," ujar Ketua Baleg DPR RI, Sareh Wiyono di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/9).

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 sudah baik, tapi dengan dibenturkannya dengan UU No.23 Tahun 2014, dimana UU itu dikalahkan dengan Perundang-undangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebetulnya, Peraturan Menteri (Permen) itu dibawah UU, dan ini tidak.

Sebagai contoh, lanjut Sareh, pada pasal 252 UU No.23 Tahun 2014, Mendagri dapat menghentikan gaji apabila ada sesuatu kebutuhan yang tidak dilaksanakan DPRD, jadi itu tidak benar.

"Oleh sebab itu, kami perlu memanggil Mendagri dan Kementerian terkait, sehingga pada rapat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016 nanti, perlu kita segera melakukan Revisi pada UU No.23 Tahun 2014 itu," tukasnya. (R y a n)