Anang : Kinerja Tim Aprasial Harus Cepat Dan Akurat

23 September 2015 - 02:45:15 | 405 | PARLEMENTARIA

DL/23092015/Jakarta

---- Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni (Kab. Lampung Selatan) - Terbanggi Besar (Kab. Lampung Tengah), dengan panjang 140,41 kilometer, luas lahan 2.600 hektare, melintasi Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, dan Kab. Lampung Tengah, diatas lahan dari 74 Desa dalam 16 Kecamatan, akan segera dilaksanakan. Pada tahap awal masyarakat di daerah Bakauheni, Kab. Lampung Selatan terlebih dahulu akan menerima ganti rugi untuk keperluan pembangunan JTTS tersebut.

Sementara, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat tentang pembebasan lahan hingga tanggal 28 Agustus 2015, dan, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses ganti rugi lahan sudah memasuki tahap penetapan lokasi, adapun target pencairan dana ganti rugi dilakukan pada pekan Kedua September 2015. 

Tahap selanjutnya, usai pengukuran oleh BPN, adalah menentukan harga jual tanah oleh Tim Apraisal, untuk menentukan ganti rugi lahan. Saat ini pembangunan JTTS sudah mencapai dua Kilometer di lahan milik PTPN 7 di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. 

"Dalam pembangunan proyek Nasional tersebut yang terpenting adalah urusan dengan masyarakat pemilik tanah," kata Anggota Komite II DPD RI, Senator "Caping Gunung" Ir. Anang Prihantoro di Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/9).

Senator DPD RI Perwakilan Prov. Lampung ini menuturkan, minggu lalu tahap awal pembayaran ganti rugi sudah dilaksanakan sepanjang 1 Kilometer dari 140,41 kilometer, artinya belum mencapai 1 persen, ternyata muncul satu kasus mengenai kepemilikan tanah yang dimiliki orang, sementara tanaman tumbuh dan bangunannya juga diakui milik orang lain lagi, artinya ada tumpang tindih kepemilikan.  

"Warga merasa harga atau nilai uang yang harus diterima dari ganti rugi itu, mestinya lebih besar dari yang mereka terima, dikhawatirkan hal ini menjadi pemicu yang luar biasa di sepanjang 140,41 Kilometer tadi di Provinsi Lampung," tukasnya.

Dan, bagi Tim Apraisal dalam menentukan nilai layak ganti rugi harus bekerja lebih cepat dan lebih akurat, meskipun, ada ruang bagi siapa yang tidak mau menerima ganti rugi itu, atau tidak setuju, maka ruangnya adalah Pengadilan, tapi tidak mungkin kita biarkan semua akan masuk ke Pengadilan, apa jadinya nanti. Padahal, proses pembangunan JTTS ini lebih cepat.

"Harapan masyarakat pada tahun 2017 atau 2018 mendatang, Pembangunan JTTS sudah bisa digunakan," imbuhnya. (R y a n)