Rapat Bahas Usulan Prolegnas Prioritas Tahu 2015-2019

21 September 2015 - 17:08:44 | 486 | PARLEMENTARIA

DL/21092015/Jakarta

---- Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan pembahasan klasifikasi usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dalam rapat gabungan bersama pimpinan Komite DPD yang digelar di Ruang Rapat PPUU, Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut pimpinan rapat, Baiq Diyah Ratu Ganefi (Senator asal NTB), klasifikasi tersebut dilakukan karena masih adanya usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang belum memiliki naskah akademik dan naskah RUU. Bahkan, beberapa diantaranya tidak termasuk dalam long-list Prolegnas Tahun 2015-2019.

Secara singkat Baiq menyebutkan, “Beberapa klasifikasi prioritas diantaranya untuk RUU yang sifatnya sangat penting dan telah memenuhi syarat teknis (naskah akademik, naskah RUU, dalam pembahasan harmonisasi di PPUU atau telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI); Kedua, RUU yang secara teknis masih dalam pembahasan di komite atau PPUU; Serta prioritas ketiga yang secara teknis belum dibahas dan belum dilengkapi dengan naskah akademik maupun naskah RUU.”  

“Kami mengusulkan masing-masing komite bisa memberikan kepada kami, RUU mana saja yang menjadi prioritas di tahun 2016,” tambah Wakil Ketua PPUU ini terkait klasifikasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Anang Prihantoro (Senator asal Lampung) yang diberi mandat untuk mewakili Komite II DPD RI untuk menetapkan 2 (dua) RUU sebagai prioritas dari 9 (sembilan) RUU yang diusulkan. 

Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood (Senator asal Kepulauan Riau) memilih 2 (dua) RUU untuk dilakukan harmonisasi dan pembulatan oleh PPUU. “Pada masa persidangan ini, dua RUU yang akan dihasilkan Komite III yakni RUU tentang Ekonomi Kreatif dan RUU Bahasa dan Kesenian Daerah,” jelasnya.

Komite IV juga menetapkan 2 (dua) RUU dari beberapa RUU yang diajukan, diantaranya RUU perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, RUU tentang Penilai dan RUU tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa sebagai prioritas Prolegnas 2016.

Sedangkan untuk usulan Komite I, Wakil Ketua PPUU menjelaskan akan kembali dibahas dalam konsinyering PPUU yang akan dilaksanakan pada Rabu malam (16/9). (Ryan)