Pesawaran Mulai Gaduh Soal Statemen Bupati

18 September 2015 - 01:32:56 | 1134 | BERITA DAERAH

DL/18092015/PESAWARAN

---- Iklim politik di Pesawaran benar-benar mulai memanas sekarang. Setelah penetapan calon-calon Bupati dan Wakil Bupati, ada saja persoalan yang terus mencuat. Kegaduhan politik dimasa kampanye seperti saat ini memang dinilai wajar, sepanjang masih bisa ditolerir.

Tiga komisioner panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Pesawaran tersengat pernyataan yang dilontarkan Aries sandi DP, calon Bupati nomor urut 1, yang menyatakan bahwa Bawaslu harus belajar dengan Aris dalam menterjemahkan aturan KPU.

Pernyataan ini mendapatkan reaksi tiga komisioner Bawaslu yang bertugas di wilayah itu, yaitu ketua Panwaslu Pesawaran, Munzier cs. Sementara itu Sepodhori yang mendampingi Munzier dalam jumpa pers di ruang kerja Panwas, Kamis siang (17/9) bereaksi.

Menurut Panwaslu, pernyataan Bupati Aries Sandi DP yang merupakan pasangan calon (Paslon) Bupati Pesawaran Periode 2016 - 2021 dinyatakan keliru, sehingga dikhawatirkan dapat diartikan lain oleh PNS yang hadir pada acara ramah tamah diakhir masa jabatannya itu.

"Pernyataan paslon Bupati Aries Sandi menurut kami salah. Pasalnya yang Bupati sebut bukanlah UU No. 8  Tahun 2015 pasal 70. Akan tetapi PKPU No. 9  Tahun 2015 yang merupakan peraturan tahapan pencalonan, bukan aturan tentang PNS," ujarnya.

Dan yang lebih miris lagi, Paslon dengan nomor urut 1 ini, membawa-bawa Bawaslu yang menurutnya salah dalam menginterpretasi aturan bagi PNS. "Kami akan segera melayangkan surat ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI terkait pernyataannya itu. Saya memiliki bukti rekaman saat Bupati sedang memberi sambutan perpisahan dengan PNS di Aula GSG Pesawaran," jelasnya.

Selain itu, pada acara yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Pesawaran, Sabani, dinyatakan telah melanggar peraturan tentang berpolitik praktis, dimana dirinya mengatakan sesuatu yang dapat diartikan dengan terang-terangan berpolitik, “Selayaknya kita mendukung atas prestasi Bupati yang telah terbukti membangun Pesawaran,” katanya saat itu.

Hal ini jelas dapat diartikan mengajak untuk memilih Paslon nomor urut 1 pada saat pencoblosan Pemilukada 9 Desember 2015 mendatang .
Dalam UU nomor  8 tahun 2015 yang menjelaskan, tentang larangan PNS dan Kepala Desa mendukung salah satu calon. Dan apabila ada yang melanggar jelas sangsi terberat adalah dicopot sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ditambahkan Munzir apabila permasalahan ini tidak disikapi secara benar, dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari.
"Ini suatu pelecehan terhadap Lembaga Pengawasan Pemilu, bahkan ucapan yang disampaikan Paslon Nomor urut 1 yang berakhir masa jabatannya pada 20 September ini akan dilaporkan segera mungkin ke Bawaslu," tambahnya. (Kod)