Anang : Pusat Dan Daerah Sinergi Kelola Sekolah Pertanian

17 September 2015 - 19:14:23 | 1228 | PARLEMENTARIA

DL/17092015/Jakarta

---- SMK Pertanian "Pembangunan" yang pada awalnya berdiri di Hajimena , Kab. Lampung Selatan, saat ini sudah pindah ke Tegineneng, Kab. Lampung Selatan, merupakan satu - satunya sekolah bidang pertanian yang dimiliki Provinsi Lampung.

Namun, kondisi sekolah tersebut dengan luas 15 hektar, saat ini sangat memperihatinkan, dimana kondisi bangunan, fasilitas sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai sebuah lembaga pendidikan. 

"Sekolah tersebut pengelolaaannya dilakukan oleh Pemerintah Prov. Lampung," kata Anggota Komite II DPD RI, Senator Ir. Anang Prihantoro kepada detiklampung.com di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Sementara, pihak Pemerintah Prov. Lampung telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat meminta bantuan, dan Pemerintah Pusat sudah merespon dan siap membantu permohonan bantuan tersebut.

Keberadaan sekolah bidang pertanian di Prov. Lampung perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah, karena lulusan sekolah pertanian itu, dapat mengisi kekurangan tenaga lapangan yang mampu dan handal dibidang pertanian. Animo masyarakat terhadap keberadaan sekolah berbasis ilmu pertanian ini sangat besar, dan diharapkan sekolah tersebut mampu memberikan solusi melalui lulusannya dapat mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor pertanian.

"Peminat masih banyak, walaupun sekolah dengan kondisi seperti itu," tukas Mantan Ketua Serikat Tani (Sertani) Prov. Lampung ini.

Pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap perjuangan para tenaga pendidik atau guru dan anak didiknya, yang masih memanfaatkan gedung sekolah yang sudah tidak layak, untuk menuntut ilmu.

"Sebagai Anggota DPD RI, saya merasa wajib mengawal proses itu, sehingga ke depan sekolah tersebut di bangun dan memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, agar dapat menjadi sekolah kebanggaan Rakyat Lampung," tukas Anggota DPD RI Perwakilan Prov. Lampung, Senator "Caping Gunung" ini.

Senator Anang menegaskan, tidak ada alasan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghidupkan kembali sekolah tersebut. " Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi mengelola sekolah pertanian untuk menjawab kebutuhan SDM yang handal dan bisa menjawab krisis tenaga di bidang pertanian selama ini," tegasnya.

Saat ini SDM di bidang pertanian rata - rata usianya berkisar antara 14 hingga 35 tahun masih sedikit, dan selebihnya para petani yang sudah lanjut usia. Tentu hal ini menjadi sulit untuk bersinergi dan menyambut kehadiran teknologi pertanian yang terbaru.

Terkait dengan operasional di sekolah pertanian tersebut, sesuai dengan Otonomi Daerah maka sebaiknya pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

"Saya berharap ke depan sekolah pertanian tidak hanya satu dan berada di tingkat Provinsi, tapi juga dibangun diseluruh wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Lampung," imbuh Mantan Wakil Ketua PPUU DPD RI ini. (Ryan)