Awasi Pembebasan Tanah Warga Untuk Tol

17 September 2015 - 11:07:17 | 351 | PARLEMENTARIA

DL/17092015/Lampung Selatan

---- Komite IV DPD RI meminta instansi terkait dalam mega proyek Tol Sumatera mengawasi pembebasan lahan warga. Sehingga warga yang terkena dampak pembangunan tol khususnya di wilayah Bakauheni - Terbanggi Besar tidak  dirugikan .

Hal tersebut dikemukakan anggota DPD asal Lampung Andi Surya, ketika meninjau pembangunan jalan tol di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan, Rabu (16/9).

Dalam kunjungan lapangan itu rombongan DPD RI meninjau pembangunan sebagian jalan tol yang sudah diratakan dengan tanah sepanjang 1,2 km.  Selain itu rombongan juga melihat langsung ruas jalan tol sepanjang 300 meter yang telah dicor.

Menurut Karo Humas dan Protokol provinsi  Lampung, Sumarju Saeni, kunjungan ke Sabah Balau merupakan rangkaian agenda kunjungan kerja DPD RI  Ke Provinsi Lampung. Sebelumnya tim Komite IV  melakukan kunker ke Bandara Raden Intan II didampingi Plt Asisten I Zaini Nurman dan Kadis Perhubungan Idrus Effendi.

Selanjutnya iim mengadakan pertemuan dengan jajaran Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan diikuti dengan peninjauan ke Sabah Balau. "Kamis rencananya tim DPD RI juga akan bertemu dengan jajaran Pemprov Lampung, DPRD Provinsi Lampung, Pemkot Bandar Lampung dan lainnya, " jelas Sumarju Saeni.

Kunker dilaksanakan guna menindaklanjuti Kegiatan Penyusunan Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2016. Kunjungan yang berlangsung selama 3 hari ini memfokuskan pada pembahasan permasalahan pelaksanaan APBNP TA 2015 dan sosialisasi RUU APBN TA 2016, khususnya berkaitan dengan dana transfer daerah dan dana desa, maupun belanja infrastruktur pemerintah pusat.

Rombongan DPD RI terdiri dari Andi Surya,  Ajiep Padindang, Rugas Binti, Abdul Jabbar Toba, AA. NGR Oka Ratmadi, Haripinto Tanuwidjaja, Dedi Iskandar Batubara dan Andiara Aprilia Hikmat. Diharapkan kunjungan kerja ini dapat menjadi media informasi bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengambil keputusan dibidang anggaran.

Diharapkan kunjungan kerja ini dapat menjadi media informasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dibidang anggaran. Selain itu kegiatan ini dapat menjadi forum tukar pendapat, saran dan masukan agar perencanaan dan penganggaran  APBN dan APBD dapat lebih baik lagi pada tahun mendatang. (R-02/Smj)