Andi: Penyelewengan Dana Bansos Sulit Diberantas

08 September 2015 - 23:12:59 | 28296 | PARLEMENTARIA

DL/04092015/Jakarta

---- Badan Akuntabiltas Publik (BAP) DPD RI melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai mitra kerja di ruang rapat Hotel Aryaduta Lippo Karawaci, Tanggerang, Banten, Jumat (4/9). Rapat koordinasi dengan tema Inventarisasi Permasalahan Terkait Dana Hibah Keuangan Daerah.

Pimpinan KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, yang mengusung persoalan Pencegahan dan Penindakan atas korupsi dana Hibah dalam rangka peningkatan transparansi keuangan daerah, menyatakan adanya fenomena keterkaitan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dengan pelaksanaan pilkada perlu dilakukan langkah langkah pencegahan korupsi agar tidak disalahgunakan incumbent antara lain yaitu BPK RI melakukan pengawasan/audit terhadap Daerah yang diduga ada fenomena lonjakan penganggaran dana Bansos dan hibah, dan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Keuangan Daerah serta Kementerian Keuangan membuat pedoman penyusunan struktur APBD yang sehat sehingga tidak ada Daerah yang prosentase dana Bansos dan hibahnya terhadap total belanja terlalu besar yang cenderung disalahgunakan.

Dalam kesempatan itu, Senator perwakilan Lampung, H. Andi Surya menanggapi persoalan ini dengan memberikan fakta penyelewengan dana Bansos dan hibah ini cenderung tersebar pada hampir di seluruh wilayah Indonesia.

"Penyelewengan dana Bansos sulit diberantas selagi model pemenangan Pemilu dan Pilkada masih mengandalkan money politic, oleh sebab itu untuk mengurangi resiko penyelewengan maka lebih baik dana Bansos dibuat dalam bentuk program-program yang nyata pada Kementerian teknis serta Dinas-dinas teknis yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, jadi bukan lagi bersifat dana Bansos atau hibah yang terpusat pada kebijakan Kepala Daerah tapi menjadi program kegiatan Dinas-dinas teknis yang mengarah pada lokus dan  fokus  permasalahan sosial.

Artinya tidak ada lagi dana Bansos yang diberikan dalam bentuk tunai tetapi berupa barang atau jasa yang diperlukan oleh si pengaju bantuan.

Alternatif kedua, dana Bansos dan hibah ini dikurangi hingga sekecil - kecilnya dengan kriteria penerima yang jelas dan sudah direncanakan dalam APBD dialokasikan kepada individu atau lembaga yang sudah jelas nama alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD yang diumumkan secara transparan.

Rapat koordinasi ini di ikuti oleh anggota BAP yang merupakan alat kelengkapan DPD RI dengan tugas mengaudit dan melacak kerugian - kerugian Negara atas pelaksanaan anggaran keuangan negara melalui laporan temuan BPK RI maupun pengaduan masyarakat. (Ryan)