Tak Ada Kata Cuti Untuk Masalah Sosial Bangsa

05 September 2015 - 01:36:36 | 1083 | PARLEMENTARIA

DL/04092015/Jakarta

---   Anggota komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengumumkan mulai masa cuti melahirkannya dengan memaparkan dan berbagi informasi mengenai berbagai masalah sosial yang sedang dibahas di parlemen.

 Sebuah tradisi baru dimulai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Fraksi GERINDRA di DPR RI. Sebelum  memasuki masa cuti bersalin, dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 November 2015, ia memutuskan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan media sebagai sebuah kesempatan untuk berbagi informasi tentang perkembangan pekerjaannya di Komisi VIII. “Saya memang harus cuti untuk mempersiapkan dan proses kelahiran bayi pertama saya. Tetapi tidak ada cuti untuk tetap memberi perhatian dan memikirkan masalah sosial di tengah bangsa ini,” kata Sara, demikian ia biasa disapa, dalam pertemuan silahturahmi dengan media di Jakarta  (Kamis 3/9).

Sebagai anggota parlemen, Sara bergabung di Panja Penanggulangan Bencana, Panja RUU Penyandang Disabilitas, dan Panja Perlindungan Anak. Sekaligus, ia juga aktif sebagai anggota Pansus Timwas TKI serta Koordinator Bidang Media dan Jaringan Luar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI).

Perhatiannya tentang masalah-masalah sosial ini sudah digelutinya lama sebelum ia duduk sebagai anggota parlemen. Bahkan kerisauannya karena sering kali bersentuhan dengan masalah dan korban kekerasan, utamanya dari kalangan perempuan dan anak, Sara mendirikan Yayasan Parinama Astha yang berkonsentrasi pada penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 

Saat ini, sebagai bagian dari partai yang memelopori penyusunan RUU Penyandang Disabilitas, Sara berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa naskah RUU tersebut sudah akan sampai di meja Badan Legislatif DPR RI sesegera mungkin.  Pembicaraan dan pembahasan untuk RUU Penyandang Disabilitas dilakukan dengas sangat serius, detil, bahkan tanpa mengenal waktu. "Saya dan beberapa rekan-rekan anggota di Komisi VIII, terutama yang berada di Panja RUU Disabilitas,  berkomitmen penuh untuk menghasilkan RUU yang dapat diimplementasikan dengan baik dan membantu komunitas penyandang disabilitas, ” papar Sara.   

“Komunitas Disabilitas tidak butuh dikasihani. Saya yakin bahwa penyandang disabilitas sesungguhnya adalah orang-orang dengan kemampuan yang berbeda namun tetap berkarya dan mampu punya harga diri. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan kepercayaan untuk membuktikan bahwa, seperti Presiden Abdurrahman Wahid, akan semakin banyak lagi penyandang disabilitas yang mengukir prasasti luar biasa," tambah Sara.

Mengenai masalah kebijakan pemerintah untuk usaha menyejahterakan rakyat, pada dasarnya Sara menyambut positif berbagai inisiatif Presiden Joko Widodo. Namun ia tetap mengkritisi implementasi kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini.

“Kebijakan yang positif untuk menyejahterakan rakyat tanpa pendataan yang akurat akan membuat semua kartu-kartu sosial yang disediakan pemerintah menjadi kartu ajaib dalam makna tragis,” ungkap Sara yang terpilih menjadi Anggota DPR RI oleh masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah IV yang meliputi wilayah Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri.

“Tanpa data yang akurat, tervalidasi maupun terverifikasi, maka semua kartu yang seharusnya menjadi jalan keluar untuk masalah sosial hanya memperburuk situasi karena tidak tepat sasaran, mengakibatkan pemborosan besar-besaran, memantik gesekan horisontal,” jelas Sara, “dan pemerataan kesejahteraan hanya menjadi janji-janji kosong," katanya lagi.

Meski demikian, ia memiliki catatan positif mengenai kebijakan yang ada di beberapa kementerian maupun lembaga non-kementerian seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang menjadi mitra kerjanya di Komisi VIII DPR. Menurutnya, BNPB merupakan contoh lembaga dengan kinerja yang baik. Hal itu ia nilai dari kesiapan BNPB dalam merespon bencana, mulai dari tahap preventif hingga rehabilitatif telah terbangun kian kokoh.

"Tinggal lagi BNPB dan BPBD perlu terus dipacu untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar benar-benar menjadi warga yang tanggap bencana. Merespon kinerja positif BNPB, saya menjadi bersemangat memperluas terobosan dalam rangka penyaluran bantuan dari APBN untuk kebutuhan rehabilitasi infrastruktur maupun masyarakat korban bencana," ungkap Rahayu yang saat ini selain menjabat Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, juga dipercaya sebagai Anggota BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) dan telah menjadi Ketua Kelompok Komisi BKSAP Fraksi sejak beberapa bulan silam.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, pun bertugas sebagai delegasi RI di berbagai pertemuan dunia, diantaranya di IPU (Inter-Parliamentary Union) di Vietnam pada Maret 2015 dan APA (Asian Parliamentary Assembly) Standing Committee on Economic and Sustainable Development yang baru saja diselenggarakan di Jakarta beberapa minggu lalu.

Sara pun diundang sebagai pembicara di beberapa konferensi seperti The International G-7/G-20 Parliamentarians’ Conference on #SheMatters yang diadakan oleh UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) bekerja sama dengan UNORCID (The United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia) dan SWARGA (Strengthening Womens Participation and Representation in Governance in Indonesia) serta menjadi pembicara di Tropical Landscape Summit atas undangan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada April 2015.

Memang masalah sosial di negeri ini menyisakan banyak pekerjaan rumah. “ Oleh karena itu  meski saya akan cuti untuk memastikan kelahiran anak pertama saya bisa berjalan dengan baik dan awal hidupnya menjadi fondasi untuk masa depannya yang sehat, saya akan terus memantau dan ikut mengawal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum memenuhi penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Terutama masalah sosial, perempuan dan anak yang menjadi fokus perhatian saya saat ini," tegas Sara menutup pemaparannya. (Ryan)