Penting, Penyuluhan Hukum Lingkungan TNI dan PNS

18 Agustus 2015 - 18:18:25 | 1411 | TNI POLRI MEMBANGUN

DL/18082015/Palembang

-----Tim Penyuluhan Hukum yang terdiri dari Wakil Kepala Hukum Kodam II/Swj Letkol Chk P. Widraji, S.H., M. Kn.,Kapten Chk Handjojo Ratri, S.H., dan Kapten Chk Kusjanto, S.H., dari Kumdam II/Swj, Selasa (18/8) memberikan penyuluhan Hukum kepada Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Makodam II/Swj bertempat di Gedung SudirmanMakodam II/Swj Palembang.

Kegiatan penyuluhan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran penyalahgunaan narkoba dan Asusila maupun pelanggaran hukum disiplin militer yang lain di lingkungan Makodam II/Swj, pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando, melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.

Selain itu, materi yang disampaikan dari tim penyuluh yang dipimpin oleh Wakakumdam II/Swj Letkol Chk P. Widraji, S.H., M. Kn., adalah materi tentang upaya satuan dan peran Kumdam II/Swj dalam menangani pelanggaran Pprajurit khususnya pelanggaran asusila dan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sangat penting disampaikan mengingat dari data yang ada untuk prajurit dari jajaran satuan Kodam II/Swj masih ada yang melakukan pelanggaran serupa dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Waka Kumdam II/Swj Letkol Chk P. Widraji, S.H., M. Kn., pada acara tersebut menyampaikan, pembinaan hukum merupakan fungsi komando yang sudah diprogramkan oleh pimpinan TNI yang diselenggarakan secara berlanjut dan berkesinambungan sekaligus merupakan wahana untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib dilingkungan organisasi TNI-AD, khususnya Kodam II/Swj.

Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Prajurit dan PNS Makodam II/Swj dapat memahami dan mengerti tentang aturan yang ada, sehingga kedepannya tidak terjadi pelanggaran hukum serupa yang dilakukan oleh Prajurit dan PNS khususnya dijajaran Kodam II/Swj.

Desersi dan Hukum Militer

Di tempat berbeda, Danrem 044/Gapo Kolonel Inf. Tri Winarno yang diwakili oleh Kasipers Korem 044/Gapo, Letkol Caj Safarudin menerima tim penyuluhan hukum Kumdam II/Sriwijaya dalam rangka memberikan penyuluhan kepada 104 orang  prajurit dan PNS anggota Korem 044/Gapo yang dilaksanakan di Balai prajurit Korem 044/Gapo, Selasa (18/8).

Kapten Chk Iliyas, S.H. dan Kapten Aris, S.H. selaku Tim Penyuluhan Hukum dari Kumdam II/Sriwijaya  memberikan Penyuluhan Hukum dengan  materi tentang Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan Desersi serta Hukum Disiplin Militer.  

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran perkara THTI/Desersi maupun pelanggaran hukum disiplin militer yang lain  di lingkungan Korem 044/Gapo, pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando, melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.

Sebab pada dasarnya Prajurit yang melakukan tindakan THTI/Desersi disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor mental yang cengeng atau takut menghadapi permasalahan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Prajurit dan PNS Korem 044/Gapo dapat memahami dan mengerti tentang aturan yang ada, sehingga kedepannya tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Prajurit dan PNS  khususnya dijajaran Korem 044/Gapo. (R-02/Ril)