Sidang Paripurna DPD RI Ke-13

11 Juli 2015 - 12:15:36 | 945 | PARLEMENTARIA

DL/11072015/Jakarta

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke-13, dengan agenda pokok dalam yakni, laporan perkembangan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan (DPD RI) dan Pengesahan Keputusan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (09/07).

Dalam Sidang Paripurna tersebut, Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV DPD RI, menyampaikan hasil kinerja masing-masing Komite, dan menginginkan agar pada Sidang Paripurna disepakati atau disahkannya beberapa RUU menjadi UU. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani (Sulawesi Utara) meminta Pengesahan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Keputusan DPD RI.

Ketua DPD RI, Senator Irman Gusman (Sumatera Barat) berharap optimalisasi kinerja para senator sebagai representasi daerah. Diungkapkan Sidang Paripurna ke-14 DPD RI akan digelar pada 13 Agustus 2015 mendatang.

Sementara, Ketua Komite II DPD RI, Senator Parlindungan Purba (Sumatera Utara) dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI juga meminta pengesahan atas Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dan, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Senator Fahira Idris (DKI Jakarta) meminta agar dalam Sidang Paripurna dapat mengesahkan empat materi yang diusulkan, antara lain, Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Hasil Pengawasan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Terkait dengan Pelaksanaan Kurikulum 2013, Hasil Pengawasan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkenaan dengan Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2014-2015.

Selanjutnya, Ketua Komite IV DPD RI, Senator Cholid Mahmud (DI Yogyakarta) menyampaikan Hasil Pengawasan DPD RI terhadap UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015, serta Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Kemudian, Ketua PPUU DPD RI, Senator Gede Pasek Suardika (Bali) menyampaikan Naskah Akademik dan RUU tentang Wawasan Nusantara. “Tujuan dari penulisan Naskah Akademik adalah merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU tentang Wawasan Nusantara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” tutur Mantan Politisi DPR RI ini. (Ryan)