Nelayan Berharap Periwisata dan Perikanan Beriring

10 Juli 2015 - 16:32:31 | 2511 | BERITA DAERAH

DL/10072015/Bandarlampung

Rombongan Komisi IV DPR RI melanjutkan kunjungan kerja ke Balai Benih Budidaya Perikanan di Hanura Kabupaten Pesawaran pada hari terakhir di Provinsi Lampung, Jumat (10/7).Kunjungan tersebut guna melihat budidaya ikan kerapu di Lampung dan kendala yang dihadapi nelayan.

Dalam kesempatan tersebut Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mewakili Komisi IV menyampaikan apresiasi karena Indonesia, khususnya Provinsi Lampung telah mampu membudidayakan kerapu. “Saya berharap agar kiranya krapu dapat dikembangkan di seluruh Indonesia. Pemerintah hendaknya lebih banyak lagi membangun Balai Pembibitan untuk melestarikan laut Indonesia,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut Komisi IV didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Kadis Kelautan dan Perikanan, Karo Tapum dan lainnya.
Nelayan Pesawaran diwakili Arifin dari Budidaya Kerang menyambut baik kunjungan Komisi IV beserta rombongan Pemprov Lampung. Mereka memohon agar Dinas Kelautan Pesawaran membantu permohonan dana untuk pengembangan keramba.

Sedangkan Asril ketua Kelompok Nelayan Ringgung menyorot masalah pariwisata  karena dinilai membatasi kegiatan nelayan  antara lain tidak diperbolehkan untuk membuat kapal di pinggir pantai. Nelayan berharap kegiatan pariwisata dan perikanan dapat berjalan seiring.

Salah satu wujudnya yaitu kawasan yang masih tersisa di pantai dapat dijadikan galangan kapal dan parkir mobil pada saat panen.
Beberapa tahun lalu, ikan Kerapu merupakan produk unggulan dari Lampung. Tapi sekarang tinggal nama karena banyak kendala terutama di pasar. Kendala yang dihadapi nelayan meliputi keterbatasan angkutan dan pengepul.

Dahulu harga ikan krapu pernah mencapai AS$50. Namun karena sudah tidak berpotensi, maka para nelayan mencari komoditas terbaru seperti Kakap Putih dan Kerapu Macan tetapi masih dalam tahap uji coba.

Menanggapi hal tersebut Titiek Soeharto menerangkan bahwa pariwisata penting, akan tetapi tidak boleh mengganggu aktivitas para nelayan. “Hal ini bisa didiskusikan dengan pihak Pariwisata. Soal kaplingan tanah juga nanti bisa diatur. Karena dengan adanya pariwisata kegiatan ekonomi juga akan lebih berkembang,” tambahnya.

Ia juga berjanji untuk segera mempercepat permohonan nelayan untuk membangun keramba. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi juga menambahkan dana tersebut akan dianggarkan di tahun 2016. “Realisasinya sudah ada di Bapenas. Selain itu pariwisata dan sektor perikanan juga tetap bisa memanfaatkan. Mangrove tetap dipertahankan,” jelas Sekda.

Dikatakannya, untuk pemasaran Kerapu saat ini termasuk dalam transaksi 11 komoditi pangan dengan pihak DKI Jakarta. “Tetapi jadwal panennya harus rutin. Pasar dalam negeri sudah ada, jadi tidak perlu keluar negeri,”ujar Sekda.

Sementara itu Kepala Balai Benih Budidaya Perikanan Hanura Tatie Sriparianti meminta bantuan kepada DPR RI untuk memperluas area benih ikan di BBPBL. Warga dan kelompok nelayan juga berharap agar jalan besar yang menuju ke area dapat segera diperbaiki untuk memudahkan transportasi. (R-01/Smj)