Pemerintah Harus Stabilkan Sembako

15 Juni 2015 - 12:39:42 | 1836 | BERITA DAERAH

DL/15062015/Jakarta

Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah perlu menstabilkan harga sembako agar rakyat tidak mengalami kesulitan.

Dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 25 mengatur pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia.

Maka, Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga menjadi relevan untuk segera diterbitkan. Saat ini masyatakat sudah dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok sebulan sebelum masuk bulan Ramadhan, biasanya kenaikan harga terjadi sepekan menjelang Ramadhan.

“Saya mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok. Ini penting dilakukan dan Pemerintah dapat menjadikan UU Perdagangan sebagai senjata untuk mengendalikan harga barang pokok, ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pasar Grogol Jakarta, Kamis (11/6).

Melalui Perpres tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan intervensi pasar, Menteri Perdagangan memiliki wewenang untuk menetapkan harga yang wajar. Perpres bisa diterbitkan sebelum Bulan Ramadhan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menstabilkan harga.

"Diingatkan, bila Pemerintah tidak serius mengendalikan harga-harga bahan pokok, inflasi akan semakin tinggi, dan otomatis merugikan masyarakat kecil terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap, tambah Politisi Partai Gerindra.

Para Wakil Rakyat teraebut melihat langsung  bahwa harga beras, daging ayam dan sapi sangat melonjak tinggi, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya.

“Menteri Perdagangan  Rachmat Gobel masih berwacana mengenai stabilitasi harga sembako tapi setelah kita cek kok beda, ternyata di lapangan beda, semuanya naik," tegasnya.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan agar masyarakat tidak terus dibuat resah akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut. (Ryan)