Hasil Rapimnas PG Rombak Mahkamah Partai

14 Juni 2015 - 22:21:46 | 324 | BERITA DAERAH

DL/13062015/Jakarta

Rekomendasi tentang pengambilalihan Kantor DPP Partai Golkar (PG) Slipi Jakarta merupakan bagian dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PG di Hotel Shangrila, Jakarta tanggal 12-13 Juni 2015.

Kegiatan Rapimnas tersebut dihadiri oleh para Peserta Munas Riau pada tahun 2009, yang juga mempertanyakan tentang susunan kepengurusan Mahkamah PG.

Dan, rencananya Rapimnas PG akan merombak susunan kepengurusan Mahkamah PG. Ketua Umum PG hasil musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009, Aburizal Bakkrie yang akrab disapa dengan "ARB" mengatakan dua keputusan dari proses hukum, yakni keputusan PTUN dan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah memberikan legitimasi, bahwa kubu yang sah adalah Kubu ARB, maka secara otomatis menggugurkan legitimasi kepengurusan kubu Agung Laksono.

Sementara, ARB  sadar bahwa islah yang sudah ditandatangani bersama dengan kubu Agung Laksono tetap akan dilanjutkan, karena islah tersebut menunjukkan kebersamaan menyusun kader Partai Golkar yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

"Di dalam islah sementara itu yang kita tandatangani pada 30 Mei 2015 yang lalu menyatakan bahwa kita akan bekerja sama," ujar Ketua Umum PG, Aburizal Bakrie di Hotel Shangrila, Jakarta (13/6).

Dan, tanggal 1 Juni 2015 keputusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa kubu Munas Ancol, Jakarta, tidak dapat lagi melakukan suatu tindakan-tindakan yang mengatasnamakan DPP PG.

"Mustinya kita tidak dapat melakukan suatu kesepakatan itu, tetapi demi kebesaran PG, maka kita tetap melanjutkan suatu kesepakatan bersama agar kita bisa melakukan Pendaftaran Calon dari Partai Golkar dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015 yang akan datang," harapnya.

Ketua pelaksana Rapimnas PG, Nurdin Halid menuturkan bahwa, aspirasi peserta rapimnas menginginkan perombakan anggota mahkamah PG.

Saat menyelesaikan sengketa dualisme kepemimpinan PG, Mahkamah PG dipimpin oleh Muladi, mulai terbelah dan tidak independen, karena Keputusan Mahkamah PG tidak menyebutkan secara eksplisit kubu yang sah.

"Kondisi Mahkamah Partai tidak kondusif, karena disisi keorganisasian maupun dari sisi personilnya, karena personilnya sudah terpecah menjadi dua kubu, dan dibutuhkan personil yang memiliki independensi, integritas, kapabilitas, yang bisa mengambil keputusan diatas independen dan keilmuan serta kemampuan yang mereka miliki," tegas Nurdin Halid. (Ryan)