Masyarakat Berharap Pemerintah Segera Cairkan Dana Desa

09 Juni 2015 - 15:40:20 | 351 | BERITA DAERAH

DL/09062015/Jakarta

Senator DPD RI Dr. H. Andi Surya pada tanggal 18 April 2015 s.d 17 Mei 2015 telah melaksanakan salah satu tugas dalam kinerjanya sebagai Wakil Rakyat pada Masa Reses di Daerah Pemilihan Prov. Lampung.

Saat ini Senator Andi Surya tergabung dalam Anggota Komite IV DPD RI dan Komite Badan Akuntabilitas Publik DPD RI (BAP).

Pada tahap awal Masa Reses, Senator Andi Surya mengunjungi Kec. Branti Kab. Lampung Selatan, dimana terdapat permasalahan antara masyarakat dengan PT. KAI.

Permasalahan yang ada di daerah Branti, warga kesulitan mensertifikasikan tanah di desa Branti tersebut, dikarenakan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI Persero) mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Menurut data yang ada lahan tersebut milik kementrian kehutanan yang sudah di hibahkan ke masyarakat.

"Underpass yang ada di daerah Branti tersebut tidak sesuai dengan bestak, underpass tersebut diatasnya ada double track kereta api, jika musim hujan turun air akan tergenang mencapai 3 meter, sehingga masyarakat sulit untuk beraktivitas," ujar Anggota BAP DPD RI, Senator DPD RI, Andi Surya dalam Laporan Hasil Masa Reses pada Sidang Paripurna DPD RI, Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (18/5).

Dan, di Kelurahan Sawah Brebes Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, masyarakat mengadukan permasalahan yang dihadapi,  terkait masalah tanah, mereka mengaku telah mendiami tanah negara sejak tahun 1953, akan tetapi, sejak tahun 2012 PT. KAI mengakui lahan tersebut adalah hak miliknya.

Sementara, pihak PT KAI tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang syah, hanya memakaibukti zaman pemerintahan kolonial Belanda dengan menunjukkan bukti GRONDKAART yang sebenarnya grondkaart tersebut sudah batal dengan Undang-Undang Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1998 tentang prasarana dan sarana kereta api.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak STIMIK Kota Agung Kelurahan Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dimana Mahasiswa dan Masyarakat di Kelurahan Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus merasa khawatir dengan pelajaran mengenai kebangsaan yang ditiadakan, karena dapat berpengaruh bagi warga negara Indonesia dengan nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila, Masyarakat dan Mahasiswa mengharapkan agar kualitas pendidikan di tingkatkan kembali.

Sedangkan, pada SMK Gajah Mada Kelurahan Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, Masyarakat dan para Siswa SMK Gajah Mada pun khawatir dengan pergaulan yang timbul di zaman sekarang yang dapat merusak moral dan akhlak anak-anak bangsa dengan berbagai tayangan-tayangan yang ada di televisi yang tidak pantas untuk ditayangkan.

Kemudian, Senator Andi Surya menyambangi masyarakat di Kec. Marga Punduh Desa Sukajaya Punduh Kec. Marga Punduh
Kab. Pesawaran, para
Kepala Desa dan Masyarakat merasakan bahwa mengapa Pemerintah tidak bisa mewujudkan Undang-Undang yang menyebutkan setiap Desa di Indonesia akan dibantu dari APBN Pusat sebesar 1,2 sampai 1,4 Milyar,

"Mengapa tidak bisa diwujudkan dan kapan bisa terealisasikan undang-undang tersebut," ungkapnya.

Para Kepala Desa Tri Mulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, sejak bulan Januari 2015 sampai Bulan April 2015 saat ini, kami selalu di undang untuk menghadiri rapat di kota kabupaten, akan tetapi isinya rapat tersebut begitu-begitu saja sehingga kami bosan, dan sampai sekarang bantuan dana desa dari bantuan APBN kepada desa kami belum juga datang.

Kepada Senator Andi Surya masyarakat berharap untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat, dan kami mohon untuk Desa-Desa kami semoga dibantu pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa tersebut," harap salah satu Kepala Desa.

Masyarakat Desa Tri Mulyo dan Desa Gedung Gumenti dan Desa Gerning Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran meminta supaya jalan di daerahnya mendapat perhatian Pemerintah untuk diperbaiki sepanjang 10 km, yang merupakan jalan Provinsi Lampung yang sudah rusak selama 10 tahun, tidak di perbaiki.

"Masyarakat Kec. Teluk Pandan, Kec. Padang Cermin, dan Kec. Way Ratai berharap Dana Desa ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Pemerintahan Desa," tambahnya.

Kami semua berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang baru ini harus ada Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), karena ini menjadi persoalan jika tidak ada Juklak dan Juknisnya maupun payung hukum, kami meminta kepada Dr. H. Andi Surya untuk membawa aspirasi ini ke DPD RI. (Ryan)