Frans Siap Lapor Ke Bareskrim Polri

29 Mei 2015 - 10:52:27 | 459 | BERITA DAERAH

DL/29052015/Jakarta

Seiring dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap maraknya pemakaian serta jual-beli Gelar Sarjana akhir-akhir ini.

Salah satu lembaga tinggi negara, yakni,  DPR RI saat ini sedang dibuat gaduh dan menjadi pusat perhatian rakyat Indonesia, sehubungan dengan adanya laporan dari mantan staf ahli anggota DPR RI, Denty Noviany Sari tentang penggunaan Gelar Sarjana Doktor oleh mantan atasannya, Anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra, S. Sos, M.H.

"Masalah penggunaan Gelar Sarjana pada Kartu Nama, semua orang bisa membuatnya di Kartu Nama, seperti Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi bahkan rekan-rekan wartawan juga bisa melakukannya. Kemudian, saya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terus apakah itu bisa dikatakan menggunakan Gelar Palsu," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Frans Agung Mula Putra di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/5).

Masalah penggunaan Gelar Sarjana sudah sesuai dengan ketentuàn Kemendibud dan sama dengan data pribadi yang terdapat di KPU Pusat, jadi tidak ada yang dirubah sama sekali. Pada Rapat Paripurna DPR RI, Nama dan Gelar Sarjana yang tertera di meja, tertulis Kandidat Doktor bukan Doktor.

Selanjutnya, kedua orang mantan stafnya masing masing Denty dan Akbar Rizal, telah melakukan tindakan tidak terpuji, dan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Akbar Rizal dengan memalsukan tanda tangan Franz Agung Mula Putra.

Tapi, Denty yang mengaku sebagai pekerja profesional, kok tidak teliti, seharusnya dia melarang apa yang dilakukan oleh Akbar Rizal, orang yang dibawa oleh Denty sendiri untuk bekerja pada Frans Agung Mula Putra.

"Denty memiliki KTP ganda, artinya dia memiliki dua Kartu Keluarga, menurut saya dengan kepemilikan KTP ganda, Denty telah memiliki niat yang tidak baik terhadap saya, dan hal ini telah menyalahi UU Kependudukan," ungkapnya.

Kemudian, Gelar Sarjana yang disandang Akbar Rizal akan dipertanyakan, karena gelar Drs dan Ir terakhir dipergunakan pada tahun 1994 sesuai ketentuan Kemendikbud, sedangkan Akbar Rizal lahir pada tahun 1974.

"Artinya, dia lulus SMA tahun 1992 atau 1993, nah gelar Drs dia dari mana, ini perlu saya pertanyakan, jangan-jangan dia menggunakan gelar palsu," jelasnya.

Terkait dengan pencalonan Frans Agung Mula Putra menjadi Bupati Lampung Selatan, dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada Desember 2015.

"Mereka ingin menjatuhkan saya, tapi mereka tidak bisa, dibalik ini semua lawan politis saya memanfaatkan mereka, apalagi saya mau maju sebagai calon Bupati salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung," katanya.

Frans Agung merasa bahwa mereka berdua telah mempermalukan dirinya sebagai politisi Partai Hanura, dan itu merupakan marwahnya.

Frans pun mempertanyakan bagaimana dirinya dituduh menggunakan gelar sarjana palsu, karena sampai sekarang tidak memiliki Ijasah Palsu. Dan, setuju dengan pendapat dari Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah (FPKS) yang mengatakan bila perlu semua anggota Dewan, baik periode sekarang maupun periode lalu untuk diperiksa keabsahan Ijazahnya.

"Kita lihat keputusan MKD, saya menunggu surat panggilan dari MKD dan akan saya akan jelaskan duduk persoalannya, saya akan menuntut mereka karena telah mencemarkan nama baik, kepemilikan KTP ganda serta pemalsuan tanda tangan, dan hal itu  ada sanksi pidananya," tegas Politisi Muda Partai Hanura Dapil Lampung. (Ryan)