Cahyo Komolo: Pertanggungjawaban Keuangan Desa Jangan Dipersulit

14 Maret 2015 - 09:46:21 | 1593 | BERITA DAERAH

DL/14032015/Pesawaran

Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo menegaskan bahwa semua pihak agar membantu kelancaran program pembangunan desa. Oleh karenanya pertanggungjawaban keuangan bantuan desa jangan sampai dipersulit. “Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” katanya.

Ini diungkapkan mantan Sekjen PDI- Perjuangan itu dengan lantang saat peresmian gedung perkantoran Bupati Pesawaran, Jumat (13/3) di Pesawaran.

Hadir dalam acara itu Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo beserta Bupati dan Walikota se Lampung beserta Fokorpimda Kabupaten Pesawaran, kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten Pesawaran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Pesawaran.

Untuk mengatasi SDM Kepala Desa akan diberi pelatihan tentang manajemen keuangan, sehingga keuangan yang segera dikucurkan di setiap Desa untuk pembangunan infrastruktur dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

Menurut Cahyo, dalam pertanggung jawaban keuangan agar dibuat simple (sederhana) saja. Yang terpenting bahwa pembangunan harus dapat  dipertanggungjawabkan dan sisa anggaran harus di maksimalkan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Sementara itu, Gubernur Lampung mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Pesawaran atas kerja kerasnya, sehingga pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

“Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007. Artinya, Kabupaten Pesawaran  sangatlah muda-belia. Namun berkat kepiawaian Saudara Aris Sandi Darma Putra, sebagai Bupati yang didukung dari jajaran Pemerintah dan masyarakat, mampu tumbuh dan berkembang sejajar dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung.” Kata Gubernur.

Gubernur menambahkan tentang program kerja pemerintah Propinsi Lampung saat ini diselaraskan dengan program pemerintah pusat, sehingga sejalan dengan program Nawa Cita Kabinet kerja Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla, sehingga program yang bersumber dari APBN meningkat dari 2014 sebanyak Rp.5,5 Triliun menjadi Rp.7,4 Triliun pada 2015 atau meningkat 35,72%. Sedangkan biaya pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung sebesar Rp.4,7 Triliun.

Gubernur Lampung juga menyinggung tentang beberapa program unggulan yang memerlukan dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yakni, Target peningkatan produksi 1 juta ton padi (gabah kering giling/GKG) pada Tahun 2016.

Ketersediaan bibit, ketersediaan dan distribusi pupuk, mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, pembukaan lahan baru yang didukung dengan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai, pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh, serta perbaikan  manajemen distribusi produk hasil pertanian untuk mendukung stabilitas harga pangan.

Pembangunan jalan tol trans Sumatera, ruas jalan Bakauheni - Terbanggi yang akan melintas pada 3 wilayah yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah.

Revitalisasi kawasan tambak udang di Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang sebagai wilayah yang pernah berjaya dalam sektor perikanan/tambak udang.

Penyiapan aparatur desa dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan percepatan pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Dalam penutup sambutannya Gubernur Lampung berpesan bahwa sesuai dengan slogan Kabupaten Pesawaran, yaitu Andan Jejama yang artinya bekerja bersama-sama. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat untuk peduli terhadap proses pelaksanaan program, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sasaran yang diharapkan, juga menjaga agar produk pembangunan tidak cepat rusak sehingga bermanfaat menuju kesejahteraan masyarakat.

Kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat bekerja secara disiplin, cerdas, cermat dan iklhlas. “Buang jauh-jauh mental amtenaar dimana pejabat harus dilayani sudah saatnya kita sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat, sehingga harus dekat dengan masyarakat, mau mendengar keluhan-keluhannya dan segera mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.” Ungkap Gubernur. (R-01/Kod)